KSAD baru harus bebas kepentingan politik

Komisi I DPR RI menetapkan syarat untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI. Salah satunya adalah pernah menjabat Panglima Kodam Siliwangi.

"Dilihat sejarah yang bersangkutan. KSAD, biasanya yang pernah menjabat Pangdam Siliwing dan KSAD yang selanjutnya akan menjadi Panglima TNI," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Jakarta, hari ini.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) itu, untuk memilih siapa yang akan menggantikan KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang rencananya akan pensiun dari kariernya pada Agustus 2013 nanti, sepenuhnya adalah hak prerogeratif Presiden SBY.

"Tapi dua bulan sebelum pensiun, harus sudah ada pengajuan dari TNI ke DPR RI, karena DPR RI akan persiapkan jadwal uji kepatutan dan kelayakan," ujarnya.

Mahfudz berharap, nama yang diajukan oleh TNI terhadap calon KSAD terbebas dari kepentingan politik. "Pengganti KSAD nanti diharapkan orang bisa menjalani tugas negara dan bangsa ini. Tidak disusupi oleh kepentingan politik. Apalagi TNI sudah dewasa dan matang," kata Mahfudz.

Sekadar diketahui saat ini dua nama yang disebut-sebut bakal menggantikan KSAD adalah Letjen Moeldoko dan Letjen Langgeng Sulistyono.