Sejumlah kalangan mendukung penetapan Sri Sultan dan Paku Alam menjadi Gubernur DIY secara otomatis. Namun, sebagian menghendaki keduanya, bahkan keluarganya, tak terlibat politik praktis.

Istri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menyatakan tidak keberatan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Senator DPD asal Yogyakarta, jika rakyat menghendaki.
 
Namun, Hemas menekankan bahwa posisinya di DPD jauh dari politik praktis. "Saya duduk di DPD tanpa menggunakan partai politik. Sebanyak 80 persen masyarakat Yogya yang memilih saya untuk duduk di sini. Jangan katakan saya berpolitik," kata Hemas.
 
Ia menambahkan, keikutsertaannya di DPD hanyalah salah satu cara untuk berkiprah di tengah masyarakat.

Mengenai status Sultan yang tercatat sebagai anggota Partai Golkar dan anggota aktif organisasi massa Nasional Demokrat (Nasdem), Hemas enggan berkomentar. "Kalau soal itu, tanyalah sama Sultan. Jangan tanya saya," kata Hemas.

Dari kalangan keraton, adik Sultan, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo, juga sempat memiliki kartu anggota Partai Demokrat. Bahkan Prabu pernah menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat DIY. Namun, Prabu baru saja mengundurkan diri dari Partai Demokrat.

Mereka yang menghendaki Sultan dan Pakualam tak berpolitik antara lain Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, posisi Sultan sebagai gubernur sangat rentan terhadap konflik kepentingan bila terjun ke dunia politik. Apalagi atasan gubernur adalah presiden langsung. Tidak sehat jika gubernur oposisi dengan presiden.