Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski dipanggil sebagai pribadi, bukan karena jabatannya, pemanggilan ini dinilai sebagai usaha pembunuhan karakter.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengaku sudah menduga KPK akan memanggil Hilmi sebagai saksi dalam kasus suap kuota impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.
"Kita sih sudah menduga-duga bahwa memang ini arahnya bakal panggil Ustad Hilmi," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (9/5/2013).
Menurutnya, pemanggilan terhadap Hilmi Aminudin merupakan salah satu cara pembunuhan karakter bagi figur sentral PKS maupun bagi PKS. "Ini kan sepertinya sudah ada upaya, sudah cenderung mengarah ke pembunuhan karakter kepada figur sentral di PKS," tambahnya.
Nasir menilai, KPK saat ini hanya menggunakan kewenangannya memanggil seseorang, tapi tanpa ada dasar hukum dan bukti yang jelas, terlebih saat memanggil Hilmi sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Luthfi.
"Jadi terkesan seolah-olah dicari-cari, artinya karena punya kewenangan, ya panggil aja. Urusan benar atau tidak itu belakangan," ucapnya.
Karena itu, dirinya tidak setuju dengan pemanggilan itu. Sebab, secara moril pemanggilan ini sangat merugikan dan sangat mengganggu. "Secara moril sangat dirugikan, sangat terganggu. Menurut saya ini menjurus pada upaya untuk melakukan pembunuhan karakter kepada figur sentral di PKS," tandas Nasri.
Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. Dia bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama terkait upaya menambah jatah kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut.
Nilai commitmen fee yang dijanjikan ke Luthfi mencapai Rp 40 miliar. Dari Rp 40 miliar tersebut, baru Rp 1,3 miliar yang terealisasi. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa anak Hilmi yang bernama Ridwan Hakim. Ridwan beberapa kali diperiksa KPK setelah sempat terbang ke Turki sehari sebelum dicegah bepergian ke luar negeri.
