Pengakuan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang merasa kewalahan menghadapi koruptor suka keluyuran keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengundang banyak komentar. Salah satunya politikus muda Partai Golkar Poempida Hidayatulloh.

Menyimak curhatan Wamenkum HAM ke Ketua KPK, kata Poempida menunjukkan pekerjaan rumah Denny sudah sedemikian banyak yang belum kelar.

"Dalam perbincangan itu, Denny ngeluh ke Samad karena tak bisa memantau peristiwa keluar masuknya para koruptor itu dari tempat mereka ditahan. Partner, Menteri Amir Syamsuddin itu bahkan minta kepada Samad untuk tetap melakukan penahanan para koruptor itu di rutan KPK meskipun kasusnya sudah incracht," ujar Poempida mengulas keluhan Denny, Kamis (9/5/2013).

Hal ini, menurut Poempida cukup ironi, pasalnya Denny kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jamsostek. Padahal Jamsostek kini sedang dalam proses transformasi menuju BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu Jamsostek tengah melakukan manajemen uang simpanan para pekerja yang jumlahnya ratusan triliun rupiah.

Jelas, kata anggota komisi IX DPR RI ini, manajemen seperti ini bukan bidang kompetensi seorang Denny Indrayana. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jabatan utama (wamenkumham) dan bidangnya (hukum), Denny sudah berkeluh kesah seperti itu.

"Bagaimana mungkin kemudian Denny bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jamsostek yang juga menjadi tanggung jawabnya?" ujarnya dengan nada bertanya.

"Saya melihat, Denny tidak akan dapat fokus mengurus Jamsostek. Terlebih lagi ini bertentangan dengan Kebijakan Meneg BUMN mengenai larangan jabatan rangkap jajaran Komisaris dan Direksi BUMN yang bertujuan untuk membuat para Pejabat Komisaris dan Direksi BUMN agar dapat lebih fokus bekerja maksimal untuk BUMN yang dipimpinnya," sambung Poempida.

Sebagaimana diberitakan, Abraham Samad mengaku pernah dihubungi Denny Indrayana yang mengeluhkan soal kebobrokan lapas dan rutan.

"Dia (Denny Indrayana) mengaku sangat tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bisa menangani (tahanan koruptor)," ungkap Abraham, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/5/2013).

Tak hanya itu, Denny juga mengaku sulit memantau peristiwa seperti itu. Untuk itu mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu meminta bantuan KPK, jika memungkinkan koruptor yang sudah incracht termasuk M Nazaruddin, untuk dikembalikan ke tahanan KPK.