Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melaporkan proyek yang dianggap aneh ke aparat penegak hukum. Pramono manyatakan, cara itu perlu dilakukan agar tidak timbul prasangka terhadap proyek-proyek yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR.
"Jika ada temuan, saya setuju dibuka ke publik dan dilaporkan ke KPK," kata Pramono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 13 Mei 2013. Menurut Pramono, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, Sekjen DPR sudah tiga tahun memperoleh status wajar tanpa pengecualian. "Jika ada temuan, saya dorong Fitra," ujarnya.
Dia menjelaskan, proyek-proyek yang dikerjakan Sekjen DPR merupakan usulan Badan Urusan dan Rumah Tangga DPR. Usulan ini lalu dilaporkan ke sidang paripurna DPR. Nah, menurut politikus PDI Perjuangan itu, karena proyeknya banyak, tidak semua angka secara detail dilaporkan ke sidang paripurna. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, sebaiknya dilaporkan ke penegak hukum.
Sebelumnya, Fitra membeberkan sejumlah proyek janggal yang dikerjakan oleh Sekjen DPR. Fitra melansir ada pekerjaan operasional, pemeliharaan instalasi mekanikal, dan elektrikal hingga mencapai Rp 50,8 miliar. Proyek itu antara lain, penggantian sistem konferensi Rp 18,8 miliar di Gedung Nusantara II, penggantian pendingin ruangan Rp 16 miliar di Nusantara I, pengadaan compressor chiller AC Nusantara I Rp 3,2 miliar, pemeliharaan alat pendingin Rp 8,1 miliar, pemasangan sistem konferensi di ruang rapat Komisi Pertahanan dan Komisi Agama Rp 2,1 miliar, dan penggantian travo Rp 2,3 miliar.
Catatan Fitra, pemenang proyek tersebut selalu merupakan penawar tertinggi. Pada 2011 atau audit BPK semester I 2012, ditemukan anggaran penggantian travo dengan harga perkiraan sementara senilai Rp 2 miliar. Pemenang lelang pekerjaan ini adalah PT APU. Padahal, menurut Fitra, ada perusahaan yang menawar dengan harga lebih rendah.
Fitra juga mengkritik nilai proyek untuk penggantian pendingin dan pemeliharaan yang mencapai angka Rp 24 miliar. Menurut mereka, angka ini di luar logika sehat untuk menghemat pengeluaran negara.
