Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Letjen TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang akan pensiun. Saat ini Moeldoko menjabat sebagai Wakil KSAD. "Saya akan mengangkat Moeldoko untuk menjadi KSAD menggantikan Pramono Edhie Wibowo. Pelantikan akan saya lakukan lusa, hari Rabu (22/5)," kata Presiden di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (20/5).
Ini artinya, selangkah lagi Moeldoko akan menggantikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono. Pasalnya, bila dilantik, otomatis bintang di pundak Moeldoko akan bertambah, dari seorang jenderal bintang tiga menjadi bintang empat.
Sementara Agus Suhartono akan pensiun pada bulan Oktober, namun beredar kabar pensiunnya akan dipercepat pada bulan Agustus. Kabarnya, kali ini Panglima TNI akan berasal dari unsur TNI Angkatan Darat.
Moeldoko lulusan Akmil tahun 1981. Dia adalah lulusan terbaik peraih gelar Adhi Makayasa. Moeldoko yang lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 8 Juli 1957 itu pernah menjabat sebagai Pangdam Tanjungpura dan Pangdam III Siliwangi.
Sebelumnya, SBY mengaku telah memberikan sejumlah masukan dan pesan-pesan kepada KSAD baru. Yakni melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sebagai tentara profesional. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan Presiden menekankan agar TNI khususnya TNI Angkatan Darat bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilu 2014.
Enam pesan yang lain, kata Pramono, pertama adalah "kepemimpinan TNI saat ini sudah berada di jalan yang benar, beliau meminta dilanjutkan." Kedua, tambah dia, TNI yang diharapkan rakyat adalah TNI yang profesional sehingga TNI perlu meningkatkan dan menyempurnakan kemampuan dan modernisasi alutsista. "Ketiga adalah kesejahteraan prajurit dan keluarganya," ujarnya. Selanjutnya, kata Pramono, adalah upaya membangun kedekatan TNI dengan rakyat.
Pesan kelima, tambahnya, adalah pentingnya menjaga kekompakan internal TNI AD, TNI dengan rakyat, TNI AD, AL dan AU serta TNI dengan Kepolisian.
Dan keenam adalah agar langkah penertiban dalam pengadaan alutsista dilakukan secara transparan dan terbuka untuk menghilangkan kesan penggunaan anggaran yang tidak tepat.
Anggota Fraksi Golkar DPR Marsekal Madya (Purn) Basri Sidehabi menilai tidak keliru Presiden SBY menunjuk Letjen TNI Moeldoko sebagai KSAD. Jenjang karier militer perwira tinggi TNI AD ini bahkan lebih baik dibandingkan Pramono Edhie yang akan digantikannya.
"Pramono pernah menjadi ajudan Presiden Megawati selama enam tahun, dari pengembangan kepemimpinan mungkin bagus. Tapi dari segi kemiliteran tidak. Berbeda dengan Moeldoko yang pernah menjadi Kasdam Jaya, Pangdam Tanjung Pura, Pangdam Siliwangi lalu Wakasad. Jenjang karir Moeldoko lebih bagus dari Pramono," ujar Basri.
Dia berharap KSAD baru mampu mencegah terulangnya kasus kekerasan oleh oknum prajurit TNI AD. Seperti yang terjadi pada kasus penyerangan di Lapas Cebongan dan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU). Ia juga berpesan agar Moeldoko lebih mengerti terkait persoalan-persoalan sosial, apalagi jika berkaitan dengan para prajurit TNI AD.
"Tindakan-tindakan indisipliner dan aksi main hakim sendiri melawan premanisme itu tidak boleh terulang, kalau ini terjadi artinya komandannya tidak didengar atau tidak dipercaya oleh bawahannya," pungkas alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1974 ini.
Sementara itu, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa berharap Pramono bisa merapat dan menjadi aset partai. "Kalau mau bergabung kita sambut baik, itu aset buat partai," katanya.
Pengalaman dan kepemimpinan Pramono Edhie diyakini akan sangat berguna untuk Partai Demokrat. Apalagi Pramono memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Pramono Edhie sebelumnya juga sempat diisukan akan menjadi capres PD. Namun berkali-kali dia menampik dengan mengatakan masih menjabat sebagai KSAD.
