Setelah melewati tiga rapat paripurna, DPR akhirnya menyetujui penghapusan piutang lima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Selasa (28/5). Hujan interupsi kembali terjadi, di antaranya dilontarkan anggota Komisi III Sarifuddin Sudding dan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dimyati Natakusumah.

Pimpinan Rapat Paripurna DPR M Sohibul Iman dalam pengantarnya menyatakan, Pimpinan DPR sudah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan juga Pimpinan Komisi V, Pimpinan Komisi XI, dan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar).

"Piutang PDAM itu tidak termasuk kategori yang harus mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata Iman. "Seluruh proses sudah dilakukan," lanjut Sohibul sambil mengetok palu.

Sesaat setelah diputus, Sudding mengajukan interupsi. "Saudara pimpinan saya harap keputusan yang diketok pimpinan dicabut kembali. Satu anggota yang tidak setuju pada satu keputusan sesuai Tatib pengambil keputusan harus dengan suara terbanyak," katanya sambil mengatakan bahwa rekomendasi BPK itu tetap penting.

Interupsi juga dilontarkan Dimyati yang menyatakan putusan penghapusan utang itu seharusnya tidak membawa-bawa DPR. Cukup dilakukan pemerintah. "Utang itu seharusnya ditangani saja sama pemerintah, jangan melibatkan DPR. Agar tidak melebihi Rp 100 miliar, maka sebaiknya dicicil," katanya.

Total utang kelima PDAM mencapai  Rp 1,04 triliun. Kelima perusahaan air minum BUMN ini pernah mengajukan penghapusan beban utang ini kepada Komisi V dan Banggar. Secara rinci, PDAM yang piutangnya akan dihapuskan adalah PDAM Semarang dengan nilai piutang Rp 238,1 miliar, PDAM Tangerang Rp 272,5 miliar. Selanjutnya, PDAM Bandung Rp 252,7 miliar, PDAM Palembang Rp 160,1 miliar, dan PDAM Makassar Rp 121,3 miliar. Piutang yang dihapus adalah beban bunga dan denda.