Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh berharap agar pemerintah lebih serius melakukan langkah pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT Newmont Nusa Tenggara Timur (NNT).
Hal ini disampaikan Poempida dalam rilisnya Kamis (30/5) terkait hasil kunjungan kerja bersama Tim Komisi Ketenagakerjaan di PT NNT. Kata Poempida, selama ini NNT sudah menunjukkan implementasi K3.
“Sudah dilaksanakan, tetapi bukan berarti tidak ada kekurangan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, ada ratusan ban truk yang ditumpuk secara terbuka. Ban-ban tersebut menurut Poempida, berpotensi membahayakan kesehatan bagi pekerjanya. Air hujan akan berpotensi masuk ke ban, dan itu akan menimbulkan sarang nyamuk. "Harusnya, kalau mau, implementasikan nol sampah dengan di-threatment. Yang baik buat kita, ya baik juga buat pekerja,” katanya.
Menurut sumber informasi dari dalam, belum lama ada pekerja meninggal gara-gara tidur di sekitar tumpukan ban. “Bisa jadi ban-ban tersebut mengeluarkan detoksin, atau zat berbahaya lain bagi tubuh manusia,” ungkap Poempida berdasarkan informasi yang didapat dari orang dalam NNT.
Berdasarkan pemantauan Poempida, prosedur tambang cukup bagus, karena di NNT tidak ada tambang bawah tanah. Namun, masih ada beberapa catatan buat NNT. Pertama, transportasi darat yang mengkhawatirkan. Kata Poempida, ada bus yang sudah ada fasilitas sabuk pengaman (seat belt), dan ada bis yang tidak ada sabuk pengaman. “Sabuk pengaman masih diperlukan karena rutenya terjal. Dengan sabuk pengaman, minimal bisa meminimalisir resiko luka pekerja,” tuturnya.
Catatan kedua, lanjut Poempida, kondisi fisik bis cukup tinggi, sehingga berpotensi pekerja kesulitan masuk ke bis. “Ini berpotensi, kaki pekerja bisa keseleo. Karena itu, dibutuhkan tangga bantu,” tukasnya. Selain itu, tambah Poempida, prosedur naik turun penumpang seharusnya ada satu titik halte sebagai titik kumpul pekerja.
Catatan lain, menurut Poempida adalah masalah serikat pekerja. Di mana, dalam serikat pekerja terdapat dualisme kepengurusan yang sampai saat ini masih terjadi konflik dan belum ada titik temu. Masalah ini seharusnya dimediai oleh pemerintah daerah. “Saya curiga pemerintah daerah tidak berani sebagai mediator. Masak Jakarta yang harus urus Newmont,” tegas Politisi Partai Golkar ini.
Berdasarkan pantauan ini, ia mendesak perlu ada sosialisasi lebih intens. Sistem K3 tidak pernah dibuat seaman mungkin. Sebagus apa pun sistemnya, tetap saja potensi kecelakaan kerja akan terjadi. Padahal, kata Poempida, NNT sudah meraih banyak penghargaan. Namun dalam prakteknya, faktor K3 masih diabaikan dan masih banyak kelemahan.
“Walaupun mereka (NNT) sudah dapat banyak penghargaan, bolehlah kita apresiasi. Namun pengawasan jangan lengah. Saya berharap pemerintah dalam mengawasi praktek K3 di perusahaan agar lebih serius, ada ketegasan. Kalau ada yang kurang, ya harus dikasih catatan merah. Jangan dikasih penghargaan terus,” pungkasnya.
