Banyaknya jalan berlubang dan juga bergelombang, kerap kali membawa petaka bagi pengguna jalan. Padahal, anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta untuk perbaikan jalan sendiri sekira Rp300 miliar.

Karena itulah, Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi menghimbau Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengevaluasi kinerja anak buahnya tersebut.

"Anggaran swakelola besar, Rp300 miliar-an potensial terjdi korupsi. Belum lagi APBD 2013 sebesar Rp7 triliun," tulisnya dalam pesan singkat yang diterima Okezone, Rabu (5/6/2013).

Terkait jalan yang dianggap membahayakan pengguna jalan, Sanusi menyatakan di Jalan Panjang arah ke Kebon Jeruk, banyak lubang.

"Di tambal 3 hari bolong-bolong lagi, sudah sering buat celaka pengendara motor. Semua ke Jalan di Yossudarso, Tanjung Priok, mulai dari depan Pelumpang sampai ke depan Polres, jalan rusak menjadi sebab macet. Ini PU enggak kerja. Perbaikan jalan tidak pernah selesai sudah satu bulan, sampai saat ini penyerapan anggaran 2013 di bawah 5 persen," tegasnya.

Sanusi menilai, rekam jejak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan, meninggalkan banyak cerita suram ketika masih duduk di jajaran Dinas Pendidikan.

"Kadis, track record, di geogle di lihat banyak masalah, temuan BPK 2007, waktu di Disdik masalah, Gubernur wajib meninjau ulang kinerja Kadis PU," tegasnya.

Sekedar diketahui, Manggas Rudy Siahaan, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Kasus tersebut, terkait saat Manggas menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan. Dan saat ini penanganan kasus itu telah ditangani Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta

Direktur Jakarta Procurement Monotoring (JPM), Ivan Parapat, menyatakan, dugaan korupsi itu terjadi tahun 2007 dan 2008. "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan kerugian negara puluhan miliar rupiah," ungkap Ivan.

Dugaan korupsi itu, terjadi pada pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan. Di antaranya rehab puluhan gedung sekolah dan pengadaan meubel. "Kami mendesak Kejati tidak pandang bulu menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut. Ini untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan serta bebas dari pejabat korup," tegasnya.