Komisi Keuangan, Per bankan, dan Perencanaan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Badan Pe ngawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta direksi PT Krakatau Steel Tbk dalam kaitan dengan pelanggaran penjatahan saham dalam initial public offering (IPO) PT Krakatau Steel Tbk. "Kami akan panggil Bapepam dan direksi Krakatau, kemungkinan Januari tahun depan," kata anggota Komisi Keuangan DPR, Arif Budimanta, di Jakarta kemarin.
Menurut Arif, ada dua hal yang menarik dari hasil audit indepen den yang sudah diterima Bapepam.
Pertama, tentang transaksi terafili asi karena agen penjual ikut mem beli saham. Agen penjual seharus nya tidak boleh membeli. Kedua, soal transaksi ganda dalam pena waran saham perdana produsen baja terbesar di Indonesia ini.
Jumlah penjatahan yang menya lahi aturan itu hanya 1,035 persen dari total transaksi. Dengan hasil IPO sebesar Rp 2,6 triliun, nilai saham yang dijual ini hanya Rp 26 miliar. Auditor menemukan dua macam pelanggaran, yakni adanya lima pembeli berasal dari perusahaan efek terafiliasi. Total jumlah saham yang terkena dampak 980 ribu saham atau 0,03 persen.
Sebanyak 68 pihak terbukti melakukan pemesanan ganda de ngan jumlah saham 31,7 juta atau 1,005 persen. Sebagian besar meru pakan pembeli perseorangan, meski ada pula institusi yang melakukan pemesanan ganda.
Penawaran saham perdana Kra katau disorot publik karena harga penawaran Rp 850 per lembar dini lai terlalu murah. Dugaan ada yang tidak beres makin kuat ketika harga saham naik hingga menjadi Rp 1.270 pada hari pertama perda ga ng an. Kecurigaan menguat karena investor strategis yang seharusnya berinvestasi untuk jangka panjang melepas saham pada hari itu juga.
Sejumlah ekonom mendesak agar proses penentuan harga diaudit, termasuk alokasi untuk pelbagai pihak. Auditor independen yang ditunjuk melakukan audit mene mukan pelanggaran dalam proses penjatahan. Tapi Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany tidak menjelas kan lima perusahaan sekuritas yang melakukan transaksi terafiliasi.
Menurut Arif, Dewan bakal men dalami temuan ini karena sejak awal otoritas pengawas pasar modal seharus nya mendeteksi
ke mungkinan pe langgaran ini.
Politikus PDI Per juangan ini menya takan curiga pe lang garan ini tidak dideteksi otoritas pasar modal.
Apalagi semua pihak yang terlibat dalam pena waran saham perdana Krakatau menyatakan sudah sesuai dengan prosedur. "Tapi kok masih ada yang menyalahi prosedur," katanya. Dia mendesak pemerintah mengusut temuan ini.
Menanggapi temuan pelanggaran penjatahan ini, Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Marciano me ngatakan kesalahan administrasi itu biasa saja terjadi. "Di satu sisi memang begitu. Bukan spesifik Krakatau Steel atau BUMN," kata M a r c i a n o .
Danareksa Sekuritas merupakan satu dari tiga perusahaan penjamin pelaksana emisi.
Menurut dia, pengisian formulir ganda atau pengisi formulir yang tidak mencentang boks terafiliasi merupakan kesalahan tiaptiap pihak. Kesalahan bisa berasal dari investor atau biro administrasi efek.
Kesalahan seperti ini terjadi karena jumlah formulir pemesanan banyak sekali. "Dari 16 ribu, tentu ada yang miss," katanya.
Ketika ditanyai apakah kesalah an administrasi ini mengakibatkan calon investor lain tidak kebagian saham, dia membenarkan. "Di satu sisi memang begitu," katanya. Tapi kesalahan seperti ini sangat sedikit.
"Kalau dibandingkan dengan jum lah pemesan, itu sangat kecil," katanya.
