DPRD Bali masih belum menyetujui proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi geotermal di Bali.
“Siapa bilang DPRD Bali sudah setuju? Anggota DPRD Bali itu banyak. DPRD Bali yang mana, siapa?” tanya Ketua Komisi III DPRD Bali, IGM Suryantha Putra di Denpasar, Senin (17/6).
Ia menilai pernyataan yang menyebut proyek geotermal di Bali akan jalan terus, hanya bualan belaka. Pasalnya, hingga kini tak ada pembicaraan mengenai hal itu yang masuk ke DPRD maupun gubernur.
“Bali punya DPRD dan gubernur. Kok bisa bilang jalan terus. Apanya yang jalan, sementara sikap kami sudah jelas dan tegas,” kata pria yang akrab disapa Sena itu.
Menurut dia, hingga kini Bali belum membutuhkan proyek yang ditentang hampir seluruh warga Pulau Dewata. Sena menyakini jika kebutuhan energi Bali masih mencukupi untuk jangka waktu panjang. “Hingga 2025 kebutuhan energi Bali terpenuhi,” tegasnya.
Dia melanjutkan, hingga kini Bali masih memiliki cadangan energi listrik sebesar 30-40%. Pasokan itu didatangkan dari pembangkit listrik yang telah ada dan beberapa pasokan semisal 150 megawatt (MW) pasokan kabel bawah laut, 350 MW dari Celukan Bawang dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang sedianya akan beroperasi tahun ini, namun molor hingga tahun depan.
“Pertumbuhan ekonomi 6,8%. Dari sana diperkirakan rata-rata kebutuhan energi tiap tahun mencapai 50 MW. Jadi, cadangan listrik yang ada mampu memenuhi kebutuhan Bali,” papar Sena.
Sena mengaku akan mempertimbangkan proyek pembangkit listri geotermal untuk dilanjutkan kembali. Hanya saja, kata dia, apabila proyek panas bumi itu memiliki teknik baru pengeboran energi panas bumi tanpa merusak hutan.
"Kalau ada teknik baru tanpa merusak hutan, kita akan pertimbangkan. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada kajian terbaru. Jadi jelas, kami akan menolak dengan tegas," katanya.
Sena menilai, proyek geotermal bakal merusak alam Bali dan menghasilkan sedikit sekali pasokan listrik. ”Lahan yang dibutuhkan begitu luas. 1 belt hanya menghasilkan sekitar 5 MW. Tapi lahan yang dibutuhkan sekitar 200 hektare,” kata dia.
Sena juga menyampaikan, DPRD Bali tengah mengkaji energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. ”Salah satunya adalah pasang surut samudera. Daur ulang air itu yang tengah kami pikirkan. Energi ramah lingkungan, terbarukan dan tidak membutuhkan lahan. Sementara Bali memiliki potensi itu,” demikian Sena.