Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golkar menyoroti keterlambatan pelaksanaan tender proyek setiap tahunnya. Demikian pula kualitas pembangunan di Wajo, terutama infrastruktur yang tergolong rendah.

Hal itu disampaikan saat pemandangan umum fraksi atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo tahun 2012 melalui sidang Paripurna DPRD Wajo, Rabu 19 Juni.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Wajo, HM Yunus Panaungi, didampingi kedua wakilnya, dan hanya dihadiri beberapa orang kepala SKPD saja. Ada sembilan anggota DPRD yang tidak hadir, 4 orang izin, 2 orang sakit, dan 3 orang tanpa keterangan. Mereka yang tanpa keterangan adalah Mursalin, Tasbih Hadir, dan Andi Herman.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Andi Riniawaru Passamula, mengatakan, jangan sampai keterlambatan pelaksanaan tender yang tiap tahunnya terjadi itu terulang lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Termasuk rekanan yang akan memenangkan tender, harus betul-betul diseleksi berdasarkan kualifikasi dan standardisasinya.

"Kita dari fraksi Golkar berharap agar proyek APBD tahun 2013, semuanya dapat dirampungkan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2013 untuk mengindari defisit pada APBD tahun akan datang," ujarnya.

Dari fraksi Partai Demokrat, Asrijaya A Latief mengatakan, dalam pelaksanaan proyek pada dinas PU tahun 2012 beberapa proyek besar tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu kualitas juga sangat memprihatinkan.

Kondisi itu, kata dia, memicu keresahan masyarakat akibat sebagian besar proyek infrastruktur jalan kualitasnya tidak baik sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Umur konstruksi hanya mampu bertahan sampai satu tahun saja.

"Yang tak kalah pentingnya, inspektorat daerah sebaiknya lebih fokus pada pengawasan proyek infrastruktur yang menelan anggaran cukup besar, sementara kualitas rendah. Jangan hanya menjadi alat politik untuk mengintimidasi dengan alasan pemeriksaan yang tidak mendasar," tegasnya.

Wabup Wajo, Amran Mahmud yang mewakili Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru mengatakan, kualitas pekerjaan jalan yang disorot itu terjadi karena faktor alam seperti hujan. Oleh karena itu, banyak proyek yang tidak terselesaikan.

Ke depannya, kata dia, rekanan juga akan diseleksi dengan baik dan itu tetap akan menjadi perhatian serius nanti. Termasuk akan memperbaiki kinerja inspektorat terutama dalam hal pengawasan.

Terpisah, Kadis PU Wajo, Andi Bustamin Betta menuturkan, kondisi proyek 2013 ini baru selesai tender desain pada akhir bulan Juni ini, selanjutnya baru masuk tender fisik.

Menurut dia, khusus untuk proyek yang Rp200 juta ke atas belum ada yang dikerjakan karena tender belum rampung. Kecuali yang dibawa Rp200 juta (swakelola) yang sifatnya penunjukan, sudah ada yang dikerja.

"Kenapa terlambat tender, seharusnya perencanaan termasuk desainnya dianggarkan tahun sebelumnya tapi kenyataannya baru awal tahun ini baru dikonsep perencanaanya dan tentu itu membutuhkan waktu," ujarnya.

Mengenai kualitas jalan yang rendah, Bustamin menyadari hal itu. Menurutnya, selama ini di Wajo yang diburu panjang bukan kualitasnya karena seharusnya untuk menghasilkan kualitas yang bagus seharusnya dianggarkan Rp2 miliar tapi kenyataannya hanya Rp1 miliar saja.

Namun, kata dia, yang penting masyarakat bisa jangkau kota. Akses dari desa ke desa lain bisa lancar.

"Harus tetap ada pemeliharaan oleh rekanan sampai 180 hari setelah rampung. Pemeliharaan itu juga seharusnya dilakukan rutin. Mengenai rekanan, kita beri sanksi denda bagi yang terlambat. Nilai dendanya tergantung keterlambatan," kata Andi Bustamin.