Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sumber utama penyediaan data statistik nasional mulai dari jumlah kependudukan hingga angka pengangguran. BPS harus menyajikan angka apa adanya tanpa intervensi kepentingan apa pun.
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menyatakan hal itu saat rapat kerja bersama pemerintah membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro RAPBN 2014 di Gedung DPR, Kamis (20/6). Raker menghadirkan Menkeu Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Gubernur BI Agur Martowardojo, dan Kepala BPS Suryamin.
"Angka Bapak bisa jadi politis atau tidak, itu tergantung Bapak. Karena itu bikinlah kriteria yang jelas" kata legislator PDI Perjuangan ini.
Maruarar mempersoalkan pemaparan data-data yang disampaikan Kepala BPS Suryamin. Misalnya, BPS menyebut jumlah pengangguran mencapai 7 juta orang, setengah penganggur sebanyak 13 juta orang, dan kerja paruh waktu 22 juta orang sehingga totalnya 42 juta orang. Menurut dia, angka itu membingungkan karena kategorinya hampir sama.
"Jadi hakim yang adil saja. Jika miskin turun ya turun kalau naik ya angkanya juga naik," kata Maruarar.
Anggota Komisi XI dari Gerindra Sadar Subagyo mengharapkan data BPS pusat dan daerah diseragamkan. Kesamaan data statistik pusat dan daerah adalah mutlak karena sepertiga APBN digunakan untuk daerah. Ketidaksinkronan data BPS pusat dan daerah dapat memicu penyelewengan dana APBN.
"Saya harapkan struktur data pusat dan daerah itu sama. Soalnya, saat ingin tahu data di kabupaten, ternyata data BPS pusat tidak ada lagi," kata Sadar.
