Tim kunjungan kerja (Kunker) Komisi VIII ke Jawa Timur, Selasa (21/12) ini dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke lokasi Posko Bencana dan menemui masyarakat yang daerahnya terkena dampak letusan Gunung Bromo.

"Saya bersama tim Kunker Jatim akan bertemu dengan Bupati Probolinggo, Bupati Pasuruan, Bupati Lumajang, Bupati Malang. Mereka berada di sabuk Bromo. Kita ingin mendengarkan perkembangan di lapangan," kata anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Arwani Thomafi kepada Jurnalparlemen.com, Senin (20/12).

Terkait kegiatan kunker pada Senin (20/12), menurut politisi PPP ini, lebih kepada pertemuan dengan Gubernur dan jajarannya serta perwakilan mitra Komisi VIII di antaranya Kanwil Kementerian Agama, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.

"Fokus lebih ke sosial bencana. Saya melihat kepedulian pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota itu masih lemah terkait masih banyak pemerintah kabupaten atau kota yang belum membentuk BPBD. Itu sudah kelihatan sekali pemahaman mereka terkait dengan penanganan bencana belum maksimal," ujarnya.

Kurangnya pemahaman ini, lanjut Arwani, disebabkan pemberlakuan otonomi daerah. Gubernur pemegang komando, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak pada posisi memberikan perintah.

"Gubernur dan Kemdagri harus bisa mendorong ke sana. Daerah banyak yang tidak ada BPBD-nya. Sama dengan di Jateng, yakni di Blora dan Pati yang langganan banjir. Belum ada 50 persen daerah yang membentuk BPBD itu," tandas anggota DPR Dapil Jateng III ini.