Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning, mengaku prihatin dengan nasib para wartawan, terutama pada hal pendapatan. Ia menilai, rendahnya pendapatan wartawan karena kurangnya pengawasan di perusahaan media, dalam hal pengupahan.
Namun, menurut dia, bukan hanya salah dari pihak perusahaan, tetapi pada pimpinan redaksi, yang terkadang turut memengaruhi isi pemberitaan.
"Bukan salah wartawan, tapi Pemred (Pemimpin Redaksi)-nya juga. Ternyata media massa bukan seperti yang kita bayangkan, seharusnya yang diberitakan, tidak tergantung yang punya. Jadi nggak salah wartawan, wartawan hanya korban," kata Ribka di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Sedangkan anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh menyatakan bahwa perkembangan industri media memang pesat. Namun, tak diiringi pengawasan yang ketat, terutama dalam hal pengupahan.
"Pengawasan ke arah media memang kurang. Industri media ini maju sekali, luar biasa. Ini menurut saya terjadi ketidakadilan ke bawahnya," ujar Poempida.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka juga memberikan pandangannya. Menurutnya, perlu revisi baru Peraturan Menteri tentang Komponen Hidup Layak (KHL). Dia juga mendorong adanya pendirian serikat pekerja media. Karena dia menganggap saat ini, jurnalis seperti buruh.
"Saya sepakat, memang harus didorong adanya serikat pekerja di perusahan medianya," ucap Rieke.
"Di kasus yang kita tangani, memang minim sekali bantuan ekspose dari media. Kita juga sudah tetapkan waktu itu Rp 4 juta untuk upah minimun yang kita perjuangkan bersama AJI untuk wartawan," tegas Rieke.
