Rancangan Undang-undang (RUU) Perasuransian memasuki pembahasan di Panja. Dari 597 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), 248 DIM masih akan dibahas lebih lanjut, bahkan akan alot.
Di antara masalah yang bakal alot adalah bentuk lembaga perasuransian. Dari DIM yang ada, sejumlah fraksi ingin tetap mempertahankan bentuk usaha bersama (Mutual) ini. Sementara dari pemerintah sepertinya bersikeras untuk menghilangkannya.
Salah satu fraksi yang mengusulkan bentuk Mutual dipertahankan adalah Fraksi PDI Perjuangan. FPDIP ingin mempertahankan keberadaan lembaga Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.
Menurut Ketua Komisi XI Emir Moeis, pada waktu krisis 1997-1998 perbankan mendapatkan obligasi rekap yang besarnya mencapai Rp 450 triliun, sementara lembaga ini tidak mendapatkan. Akibatnya, lembaga asuransi seperti Bumiputera hingga saat ini tingkat sovabilitasnya turun.
Selain itu, sambung Emir, keberadaan lembaga asuransi seperti Bumiputera ini adalah warisan zaman Belanda, di mana para bumi putera berkumpul untuk membuka usaha. "Mereka inlander yang berkumpul bikin usaha, masak kita hapus sekarang," kata Emir kepada JurnalParlemen di Gedung DPR, Rabu (10/7).
Selain masalah bentuk Mutual, hal lain yang bakal alot pembahasannya adalah masalah kepemilikan asing dan pembentukan lembaga Reasuransi nasional. Untuk kepemilikan asing, fraksi mengusulkan untuk ditekan seminimal mungkin.
