Tahun depan pemerintah berencana mengeluarkan Inpres baru terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap beras petani. Namun, Syaifulah Tamliha, anggota Komisi IV dari F-PPP, mengusulkan agar HPP dibuat berdasarkan kawasan (regional). Alasannya tidak semua kawasan penghasil beras.

"Beras di Kalimantan Selatan berbeda dengan yang di Jawa, baik harga maupun kualitas," ujarnya kepada Jurnalparlemen.com, Sabtu (25/12). 

Menurut anggota DPR dari Dapil Kalimantan Selatan I ini, hal itu akan membuat Bulog menyerap beras dari seluruh petani.

Saat ini, Bulog belum bisa menyerap seluruh beras petani. Sebab, ketika panen raya, beras petani masih banyak mengandung air dan Bulog enggan membelinya. Namun ketika beras sudah kering, harga beras justru sudah melambung di atas HPP sehingga Bulog tidak sanggup untuk membelinya. Nah, untuk menambah ketersediaan cadangan, Bulog lebih suka melakukan impor beras.

Beras impor memang harganya lebih murah, namun sangat merugikan petani. Karena itu, menurut Syaifullah, bila saja selisih harganya 20 persen lebih mahal dari beras impor, sebaiknya membeli beras dari petani dalam negeri. "Daripada impor dan hanya membuat kaya petani luar," katanya.