Wacana pembentukan Panitia Khusus Pembangunan Proyek Monorel lagi-lagi bergulir di DPRD DKI Jakarta. Menurut para politisi Kebon Sirih, tender pembangunan mega proyek ini tidak ada sama sekali.

Karena itu muncul pertanyaan, apabila pengerjaannya gagal di tengah jalan, apakah ada kemungkinan dana subsidi dari APBD DKI untuk menyelesaikan proyek ini nantinya.

“Dari aspek pembiayaan, kami perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD bila pengerjaan proyek ini gagal dilakukan pihak swasta. Proyek ini kan tidak ditender, dan sama sekali tidak meminta persetujuan dari DPRD DKI,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana di gedung DPRD DKI, Jakarta (16/7).

Selain itu, lanjutnya, DPRD juga tidak setuju apabila nantinya proyek ini menggunakan dana APBD. Berkaca dari pembangunan sebelumnya, DPRD tidak ingin proyek ini gagal untuk kedua kalinya. Sehingga, proyek yang awalnya dikerjakan oleh swasta, harus diambil alih oleh pemerintah. Artinya, mau tidak mau, dana APBD harus dikucurkan.

“Kami melihat, di kota lain seperti Kuala Lumpur di Malaysia dan Sydney (Australia), monorel akhirnya diambil pemerintah. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan monorel. Nah, jangan sampai monorel dibangun menggunakan APBD,” jelas Sani, sapaan akrab pria ini.

Sani juga mempertanyakan mengapa pihak eksekutif memilih menggunakan produk buatan China. Padahal, saat ini negara dalam kondisi krisis. “Yang kami pertanyakan kenapa pilih produk China? Negara lagi krisis begini," tanya Sani.

Sani mengimbau agar konsorsium pelaksana menggunakan produk dalam negeri karena selain mutunya juga tidak kalah dengan negara lain, juga dapat menambah pemasukan bagi negara dan membuka lapangan kerja.

"Sebaiknya menggunakan produk dalam negeri saja. Supaya ada income yang masuk, pajak masuk dan membuka lapangan pekerjaan baru. Adhi Karya saja memakai produk dalam negeri," jelas Sani.

Sani juga mengaku heran dengan sikap PT Jakarta Monorel (JM) selaku konsorsium swasta yang hingga saat ini tidak pernah menghadiri panggilan dari DPRD DKI. Padahal, selama ini komisi B juga telah memanggil PT JM, namun tidak pernah ada jawaban.