Sebuah rumah di Yogyakarta dengan luas bangunan 500 meter persegi dengan luas tanah 4.213 meter persegi ditawarkan di sebuah iklan situs komersial. Pemasangan iklan dilakukan pada Kamis (11/7).

Rumah ini bukan sembarang bangunan melainkan merupakan rumah yang pernah dijadikan Istana Presiden Darurat sewaktu agresi militer Belanda di Yogyakarta pada 1947-1948. Penjualan rumah di situs tersebut diberi judul Rumah & Tanah Bersejarah Bung Karno dan dibanderol dengan harga Rp29,491 miliar. Sementara penjual dalam iklan tersebut tertera dengan nama Yuskalvin

Atas fenomena itu, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa hal ini menjadi tamparan buat pemerintah karena seharusnya pemerintah melindungi bangunan-bangunan bersejarah. “Pemerintah seharusnya mengalokasikan dana untuk melindungi bangunan-bangunan bersejarah, misalnya rumah yang pernah ditempati Bung Karno di Yogyakarta,” kata Budiman.

Bagaimana pun bangunan bersejarah itu tidak hanya berbicara masa lalu tetapi merupakan cerminan masa depan. “Suatu tempat masyarakat bisa belajar banyak tentang bagaimana para pemimpin kita berinteraksi, berpikir, merenung. Bangsa ini lahir dari perenungan, perjuangan, refleksi, bukan hanya hasil instant,” katanya.

Dia kemudian mencontohkan di Amerika Serikat, dimana rumah yang pernah ditempati mantan presiden atau tokoh-tokoh tertentu mendapat perlindungan khusus dan tidak sembarangan pula bisa diperjual belikan.

Sementara itu pengamat politik Yudi Latif memandang penjualan rumah yang pernah disinggahi Soekarno saat berada di Yogyakarta itu sebagai bukti kurangnya kepedulian pemerintah terhadap sejarah.

Pemerintah, menurut dia, sudah seharusnya menjaga tempat-tempat peninggalan para pahlawan Indonesia. Jika itu memiliki nilai historis yang tinggi, maka negara seharusnya memberikan insentif atau subsidi. “Jadi kalau pun bangunan itu mau dijual, sebaiknya dibeli pemerintah. Kalaupun tidak dibeli pemerintah pusat, dibeli pemerintah daerah,” tegasnya.