Wakil Ketua DPRD DKI Prya Ramadhani membantah adanya anggapan, pembentukan Pansus monorel merupakan akal-akalan anggota DPRD DKI untuk mencari honor tambahan.

"Tak ada honor apa-apa di DPRD, termasuk rapat Pansus. Kecuali rapat di luar, itu pun uang jalan," kata Prya saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Menanggapi adanya honor pembentukan Pansus di DPR RI, ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu mengatakan ada aturan yang berbeda antara DPR RI dan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, legislatif di DPR RI memiliki kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri.

"Aturannya beda, di sana (DPR) memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola keuangan, termasuk pembentukan Pansus. Jadi beda itu dengan di sini (DPRD)," ungkap Prya.

Terkait pembentukan Pansus Monorel oleh DPRD DKI yang dilakukan dengan tujuan mengawasi pembangunan monorel, Prya mengatakan hal tersebut perlu dilakukan. Sehingga pengalaman mangkraknya proyek monerel tak kembali terjadi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pembentukan Pansus Monorel akan dilakukan dengan tujuan pembangunan mega proyek transportasi massal berbasis rel ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Pembentukan Pansus itu mendapat tanggapan sinis dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pembentukan Pansus Monorel merupakan taktik atau akal-akalan DPRD DKI untuk mencari honor diluar gaji. "Biar dapat honor," kata Ahok, Selasa (17/7/2013).