Komisi III DPR meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk fokus mengawal proyek perbaikan Jalur Pantai Utara (Pantura) yang kini tengah ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Bahkan Komisi yang membidangi masalah hukum itu menduga, proyek rutin yang setiap tahunnya menelan anggaran negara sebesar Rp1,2 triliun itu kini menjadi polemik lantaran belum adanya kontrol atau pengawasan dari KPK.

"Kita dukung. Adanya kesemerawutan ini karena KPK belum masuk menelisik di sana (Pantura)," kata salah satu Anggota Komisi III, Martin Hutabarat saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Martin sendiri merasa ada yang janggal dalam pelaksanaan proyek itu. Pasalnya perbaikan selalu dilakukan setiap tahun, di titik lokasi yang sama, dan menghabiskan anggaran yang cukup besar.

"Dari Jakarta bisa tiga juta orang yang lewat Pantura, belum lagi dari Tangerang dan Bogor. Kita harap ini tahun terakhir dimana jalan itu semerawut, dan kita harap KPK segera masuk," tegas Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.