Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung menilai perbaikan jalur Pantura setiap tahun menjadi ajang mencari THR (Tunjangan Hari Raya) menjelang Lebaran.

"Sejak zaman 'baheula' (dulu) dilakukan, menurut saya ini bukan alasan. Saya menangkap kesan perbaikan sebelum Lebaran itu seperti diproyekkan. Ini seperti orang kayak dapat THR saja," tegasnya di Jakarta, tadi malam.

Wajar jika proyek tersebut dicurigai. Jalan rusak terus, meski diperbaiki setiap tahun. Daya tahannya tidak kuat menahan truk-truk besar lewat.

Tahun ini, anggaran Rp1,2 triliun dikucurkan untuk perbaikan dan perawatan jalur Pantura. Dana sebesar itu bisa saja diselewengkan oknum-oknum tertentu.

"Sejak saya kenal Pantura setiap mau Lebaran selalu ada renovasi sehingga ini jadi kecurigaan, jangan sampai ini jadi obyek tetap orang-orang yang selama ini dapat keuntungan kalau jalan rusak," ujar Pramono

Ia mendukung upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek perbaikan jalan di jalur Pantura (Pantai Utara Jawa). "Kalau ternyata sebagai proyek terus menerus harus ada upaya penegakan hukum. Harus bertanggug jawab sebagai hukum," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memverifikasi dugaan korupsi dalam proyek perbaikan Jalur Pantai Utara (Pantura). KPK mendapat banyak laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan Jalur Pantura.

Renovasi Jalur Pantura selalu dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum setiap jelang lebaran dengan anggaran triliunan rupiah.

"Kita mendapat laporan dari elemen-elemen masyarakat (korupsi Jalur Pantura). Kita memverifikasi dulu keabsahan laporan itu. Itu kan yang pertama kita lakukan," kata Samad saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin lalu.

Saat ini, lanjut Samad, KPK belum menarik kesimpulan terkait laporan masyarakat tersebut. Setelah memverifikasi, KPK akan melanjutkan dengan investigasi.

"Nanti, kemudian kalau dari verifikasi dokumen itu bisa ditindaklanjuti dengan investigasi, biasanya begitu," tukasnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berharap KPK segera mengambil tindakan untuk menelusuri dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

Sebab, ada dugaan selama ini Kementerian PU jadi sarang korupsi. Selama ini sistem tender proyek Jalur Pantura dilakukan dengan cara arisan.

Kemudian, yang menjadi sorotan adalah alasan mengapa jalan tersebut menjadi langganan untuk diperbaiki dan bagaimana kualitas bahan-bahan infrastruktur jalan tersebut, serta berapa anggaran yang dikeluarkan.