Sumut Krisis Energi, Komisi VII Tawarkan Bantuannya

Komisi VII DPR RI menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatasi krisis energi di daerah itu. DPR siap mendukung optimalisasi seluruh potensi cadangan sumber-sumber pasokan listrik maupun persoalan kelangkaan solar dan gas di Sumut.

Untuk tahap awal upaya membantu mencarikan solusi mengatasi krisis energi Sumut, menurut Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana, akan dilakukan dengan menjalin pertemuan bersama kementerian dan perusahaan yang menangani gas serta listrik demi mencaritahu permasalahannya secara lebih jelas. “Kami misalnya akan berkoordinasi dengan Pertamina, PLN, PGN dan termasuk SKK Migas” katanya.

Saat mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumut, Komisi VII DPR RI mendengar keluhan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi soal krisis energi baik listrik dan gas di daerah itu.

Pemerintah Provinsi Sumut sendiri diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten yang memiliki cadangan sumber daya panas bumi dan lainnya.

Wakil Gubernur Sumut, Erry Nuradi menyebutkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Sumut tahun 2013 untuk premium 1,6 juta kilo liter dan jenis solar sebanyak 1,028 juta kilo liter. Sementara realisasi penyaluran solar hingga Juni rata-rata sudah lebih tinggi sekitar empat persen di atas kuota.

Wagub Sumut itu juga membicarakan masalah krisis gas dimana dari minimal kebutuhan gas sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), namun yang tersedia tinggal tujuh juta mmscfd dan itu membuat industri kewalahan.

Minimnya pasokan gas itu selain akibat tidak beroperasinya lapangan gas alam Glagah Kambuna di outsourches Langkat juga disebabkan belum berproduksinya Sumur Benggala A yang menyimpan cadangan gas alam baru yang ditemukan PT Pertamina Pangkalan Susu sebesar 6 mmscfd akibat masalah perizinan.

Sementara menyangkut listrik, menurut dia, peningkatan pemakaian daya listrik yang sekitar tujuh persen per tahun belum mampu dipenuhi PLN.

Pada kondisi Maret 2013 dijelaskan daya mampu pasok listrik dari PT.PLN untuk wilayah Sumut hampir sama dengan beban puncak yakni sebesar 1.653 MW sehingga pemadaman listrik selalu terjadi. “Masalah krisis energi Sumut perlu bantuan DPR RI untuk mencarikan solusinya,” katanya.