Anggota Dewan dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II Saleh Husin menyayangkan minimnya perhatian dari pemerintah pusat pada masyarakat korban letusan Gunung Rokatenda di NTT. Padahal, jumlah pengungsi dan korban dari letusan gunung berapi tersebut, juga sangat besar.

"Terkait letusan Gunung Rokatenda di NTT, pemerintah pusat sepertinya tidak terlalu memberikan perhatian. Apa karena ini jauh dari pemberitaan media sehingga pemerintah pusat kurang begitu serius membantu terutama penanganan para pengungsi? Hal ini bisa terlihat di lapangan," ujar Saleh Husin kepada JurnalParlemen, Selasa (13/8).

Saleh pun berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang sama, seperti pada masyarakat lainnya yang pernah mengalami musibah bencana alam serupa. Sehingga, masyarakat di NTT tidak merasa dibeda-bedakan dan merasa tidak diperhatikan olah pusat.

"Kalau masyarakat di daerah lain, yang dekat dengan pemerintahan pusat, begitu cepat respons dan tindakan yang dilakukan. Semestinya itu juga dirasakan oleh masyarakat di NTT yang menjadi korban bencana alam ini," kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Hanura ini.

Sementara, dikutip dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan darurat erupsi Gunung Rokatenda di Pulau Palue, Kab. Sikka, Prov NTT masih dilakukan. Sejak meletus pada Sabtu (10/8) hingga Senin (12/8) sudah 511 jiwa masyarakat di sekitar Gunung Rokatenda yang dievakuasi keluar dari Pulau Palue ke Maumere. Sebagian besar pengungsi adalah warga Pulau Palue di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, khususnya dari Kampung Koa, Desa Rokirole dan Nitung di Desa Nitunglea dievakuasi ke Maumere dan ke titik aman di Uwa, Desa Reruwerere di Pulau Palue melalui Pantai Cua di Desa Nitunglea. Evakuasi berlangsung sejak Minggu (11/8) hingga Senin, menggunakan enam buah kapal motor yang telah disiapkan Pemda Sikka dan aparat di Palue.
 
BNPB telah mengirimkan bantuan logistik ke Maumere berupa 20 ribu masker, 500 paket sandang, 500 paket family kit, 500 paket kid ware, dan 1.000 selimut. Kebutuhan mendesak yang diperlukan adalah tikar, air bersih, air mineral, permakanan, dan masker.
 
Sesuai dengan otonomi daerah, penanganan bencana juga desentralisasi. Penanggung jawab penanganan bencana adalah Bupati/Walikota dan Gubernur. BNPB memberikan pendampingan dalam teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan. Oleh karena itu penanganan pengungsi, relokasi, tata ruang, penyediaan kebutuhan dasar dan sebagainya adalah kewenangan Pemda. Saat ini 15 personil BNPB berada di Maumere dan Palue untuk mendampingi BPBD mendirikan posko, membentuk struktur organisasi tanggap darurat, mendirikan media center, administrasi penggunaan dana siap pakai dan lain-lain.