Sepekan setelah beroperasi, sejumlah masalah mulai muncul di Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA), mulai dari lift mati, toilet rusak hingga kenyamanan calon penumpang yang kurang diperhatikan pengelola bandara.
Hal ini menimbulkan kecurigaan dari kalangan anggota DPRD Sumut terhadap managemen Angkasa Pura II (AP II). Bahkan DPRD Sumut menilai AP II kurang profesional dan 'amburadul' mengelola Bandara KNIA yang harusnya dibanggakan masyarakat Sumut.
"Bandara KNIA sangat dibanggakan masyarakat Sumut, tapi managemen AP II dinilai kurang profesional dan amburadul mengelola KNIA," kata anggota DPRD Sumut Guntur Manurung kepada wartawan, hari ini.
Ketua Komisi D DPRD Sumut Guntur Manurung minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan bandara itu baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Artinya sarana dan prasana yang ada di bandara tersebut masih minimnya fasilitas yang dikeluhkan masyarakat. "Komisi D minta BPK untuk segera mengaudit penggunaan anggaran Bandara KNIA," pinta Guntur.
Politisi Demokrat juga mengatakan kalau Komisi D DPRD ini mengkhawatirkan akan terjadi seperti ini, dan banyak hal yang harus dibenahi. Memang hal-hal kecil itu menggangu operasional bandara, serta tidak menjadi suatu alasan kenapa bandara terlalu dipaksakan operasional 25 Juli kemarin, kata Guntur.
Ia menambahkan secara umum AP II tidak hanya mengelola Bandara KNIA saja, tapi juga beberapa bandara lainnya yang ada di Indonesia. SDM-nya harusnya berkualitas dan bisa membandingkan dengan bandara di negara tetangga. Harusnya bisa mensejajarkan persamaan tersebut.
Masyarakat Sumut dikatakan Guntur, sangat kecewa terhadap jalan menuju ke bandara masih belum diselesaikan dan keamanan yang masih belum mantap.