Hanura: Jadikan Kasus Rudi Rubiandini Pintu Masuk Bongkar Mafia Migas

Praktek suap dan korupsi di bidang migas di Indonesia sudah sedemikian parah dan akibatnya rakyat kecil harus menanggung beban tingginya harga BBM saat ini, Untuk itu, Fraksi Partai Hanura DPR RI mendesak KPK menjadikan momentum penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini untuk mengusut tuntas praktek-praktek mafia migas.

Menurut Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI Syarifudin Sudding, keberadaan mafia-mafia migas tersebut telah menghambat produksi migas, memangkas potensi pendapatan negara dan membuat harga BBM di dalam negeri melambung tinggi.

Dia juga mensinyalir, kenaikan BBM dan mahalnya harga minyak juga tidak bisa dilepaskan dari permainan para trader nakal dan mafia-mafia migas, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Mafia migas tersebut diindikasikan sudah masuk ke segala lini, mulai dari hulu sampai hilir, dari yang berbentuk fee, sampai pada permainan cost recovery.

“Kasus dugaan suap yang saat ini ditangani oleh KPK yang melibatkan Kepala SKK Migas boleh jadi hanya ujung kecil yang terlihat, dari liku-liku praktek korupsi, suap dan permainan mafia-mafia migas. Saya yakin, yang diungkap oleh KPK hanya sebagian kecil dari praktek-praktek semacam itu di lapangan,” tegasnya.

Dia menegaskan bahwa Fraksi Hanura mendukung penuh upaya KPK untuk mengungkap praktek-praktek korupsi dan suap di bidang migas tersebut. Menurutnya, KPK pasti tidak akan sembarangan dan sudah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menangkap Rudi Rubiandini.

“Sikap Fraksi Hanura jelas dan tegas, yaitu mendukung segala upaya KPK untuk membersihkan mafia-mafia migas, yang sangat merugikan bangsa dan Negara. Jika KPK tidak segera bergerak, Negara ini lama-kelamaan bisa bangkrut dipermainkan mafia migas,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut dari penangkapan Ketua SKK Migas, KPK diminta terus menggali informasi dari para ahli perminyakan di Indonesia, yang selama ini menyuarakan pemberantasan mafia migas, namun tidak pernah didengarkan oleh pemerintah SBY.

“Selama ini sudah banyak ahli-ahli minyak di dalam negeri yang menyuarakan agar mafia migas yang mempermainkan harga minyak di Indonesia segera diberantas. Namun pemerintah SBY tidak pernah mau mendengarkan seruan tersebut,” tandasnya.