Dalam RAPBN 2014, Kementerian Pertanian akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15,5 triliun, terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian. Menurut Sumarjati Arjoso, anggota Fraksi Partai Gerindra, alokasi anggaran tersebut tergolong sangat kecil jika mengingat Indonesia dikenal sebagai negara agraris.
"Maka, tidak mengherankan kalau pertanian kita terpuruk seperti terjadi selama ini karena tidak ada perbaikan nyata. Kecilnya anggaran pertanian merupakan indikasi kurang berpihaknya Pemerintah di sektor pertanian," ujar Sumarjati, saat membacakan pandangan fraksinya soal RAPBN 2014, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/8).
Karena itu, kata Sumarjati, anggaran pertanian harus ditingkatkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian mininal 5 persen dari APBN. Dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai pembangunan sektor pertanian sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. "Anggaran pertanian di APBN diharapkan dapat menggerakkan tumbuhnya sektor pertanian melalui pembangunan sarana fisik, sumber daya manusia pertanian dan sarana pendukung lainnya," jelasnya.
Sumarjati menambahkan, kecilnya anggaran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur pertanian (irigasi, penelitian dan pengembangan, penyuluhan) dan subsidi pupuk berdampak terhadap stagnasi atau penurunan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. "Selain itu, program reformasi agraria sebagaimana amanat RUU agraria tidak berjalan sampai sekarang, padahal pemerintah sudah menjanjikan sejak tahun 2007 lalu," pungkasnya.
