Belum optimalnya pengelolaan Rumah Susun (Rusun) dan Transportasi di Kota Bandung, menjadi sorotan.

Ketua Komisi C, Entang Suryaman, mengakui, belum ada payung hukum yang jadi pijakan dalam mengelola dua masalah itu. "Perlu ada Perda khusus guna mengelola Rusun dan sistem manajemen transportasi," kata Entang Suryaman, di Gedung DPRD, Senin (19/8).

Dijelaskan Entang, khusus untuk mengelola Rusun, berdasarkan anjuran Kemenpera, perlu dibentuk dinas perumahan. "Dalam memudahkam pemeliharaan dan sistem pengelolaan anggaran Rusun, tidak ada salahnya dibentuk SKPD sendiri. Namun tidak mudah karena harus merubah SOTK," ujarnya.

Terkait sistem transportasi, Entang menilai, regulasi pengelolaan perhubungan, belum cukup efektik guna menata masalah angkutan masal yang kian semrawut. "Perda Perhubungan, sudah tidak representatif. Dalam menata angkutan masal, diperlukan Perda Sistem Transportasi Kota yang mampu mengatasi masalah kemacetan lalu lintas kedepan," papar politisi Demokrat ini.

Sejauhmana urgensi regulasi Rusun dan Sistem Transportasi Kota, hingga Komisi C, berinisiatif mengusulkan kedua Raperda tersebut?

Dalam perbincangan dengan INILAH, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung ini, menguraikan, dalam perjalanannya, Rusunawa yang kini dilelola Pemkot Bandung, tidak memcerminkan program yang sudah digariskan. "Sangat kasat mata, penghuni Rusun, bukan dari golongan kurang mampu. Ini tidak sesuai mekanisme," kata Entang Suryaman.

Sementara itu, dengan akan digulirkannya, program angkutan masal, sudah barang tentu perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu diperlukan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Publik transportation, yang akan melayani kota Bandung, secara bertahap akan mengarah pada angkutan modern. Masyarakat perlu mendapat pelayanan yang nyaman dan aman serta murah," pungkasnya.