Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura, Saleh Husin, mendesak agar pemerintah segera mengaudit dan mengevaluasi, termasuk menata kembali mata rantai dan prosedur pelaksanaan uji kir di seluruh daerah. Desakan itu disampaikan menyusul kecelakaan maut bus Giri Indah di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/8) kemarin. Kecelakaan itu merenggut nyawa 20 orang.

Menurut Saleh, selain uji kir, polisi juga perlu mengaudit dan mengevaluasi pemberian SIM kepada para calon pengemudi angkutan umum maupun angkutan barang. "Penerbitan SIM harus diperketat dan lebih selektif," jelas Saleh Husin melalui pernyataan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (22/8).

Menurut Saleh, itu semua perlu dilakukan agar kecelakaan bisa dicegah atau diturunkan. Juga agar pengemudi angkutan bisa tertib dan taat di jalan raya. "Kejadian demi kejadian yang merenggut nyawa manusia terus berlangsung dan selalu dikatakan akibat rem blong, sopir ugal-ugalan dan sebagainya," jelas Saleh.

Ia mendesak, hal tersebut harus menjadi perhatian serius semua instansi terkait. "Kenapa bisa demikian?" tanya Saleh. Menurut Saleh, sudah bukan rahasia lagi kalau uji kir di berbagai daerah hanya formalitas. Akibatnya, banyak kendaraan angkutan yang tidak layak jalan masih terus berkeliaran di jalan-jalan. "Kita harus memulai dan jangan kita tunggu sampai kejadian berikutnya," kata Saleh.