Pemerintah Indonesia harus menyikapi rencana Partai Koalisi Australia pimpinan Tony Abbot terkait penyelesaian people smuggle dengan membeli perahu nelayan dan mengiming-imingi warga Indonesia dengan uang untuk memberi informasi.

Demikian disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 28/8).

"Pemerintah Indonesia harus bersikap tanpa terlibat dalam politik domestik Australia," tegas Nuning, panggilan akrab Susaningtyas, yang juga Ketua DPP Partai Hanura bidang Pertahanan dan Informasi.

Pakar intelijen ini menekankan agar pemerintah Indonesia menolak ide Partai Koalisi tersebut karena rakyat Indonesia tidak seharusnya direndahkan oleh ide Tony Abbot.

"DPR juga, khususnya Komisi I, tidak akan menyetujui solusi yang mengintervensi kedaulatan Indonesia, bahkan membuat warga Indonesia bertindak sebagai vigilanti," tegas Nuning.

Bila menang Pemilu Australia, Partai Koalisi pimpinan Abbot berencana menggelontorkan dana sebesar 440 juta dolar Australia untuk membiayai skema pengurangan jumlah imigran gelap yang mencari suaka ke negara itu.

Di antara program dalam skema itu adalah membeli kapal nelayan RI hingga peluang imigran gelap yang datang melalui Indonesia makin kecil. Selain itu, Partai Koalisi juga mau memberi uang saku kepada warga di desa-desa sepanjang pantai Indonesia yang memberi informasi soal penyelundupan manusia.