Habis Kunker dari London, Bisakah Komisi X Terapkan Hasilnya untuk RUU Perbukuan?

RUU Sistem Perbukuan Nasional masuk dalam prioritas Prolegnas 2013. Namun, hingga kini utang legislasi Komisi X DPR itu belum juga lunas. Padahal pada masa reses lalu Komisi Pendidikan sudah berkunjung ke Inggris terkait RUU ini.

 
"Kita banyak mendapatkan masukan tentang bagaimana tata kelola perbukuan di Inggris, sebab kita tahu mereka adalah negara yang sangat maju dalam membangun minat baca masyarakat," kata anggota Komisi X Zulfadhli kepada JurnalParlemen, Rabu (28/8).

 
Menurut dia, minat baca di Inggris terbilang tinggi karena ditunjang tata kelola buku yang baik. Indonesia perlu meniru Inggris, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan buku berkualitas dengan harga terjangkau.
 

"Memang, tidak semua pola yang diterapkan di Inggris bisa diterapkan di sini. Sebab, di sana peran negara tidak terlalu besar. Lembaga-lembaga non pemerintah lebih banyak bergerak meningkatkan minat baca, sementara pemerintah hanya memfasilitasi dan memberi stimulus saja," ujar politisi Golkar ini.

 
Masalahnya, bisakah hasil kunker pada akhir Juli lalu itu diterapkan untuk RUU Perbukuan?

Zulfadhil menegaskan, "Bisa saja!" Salah satu poin yang kemungkinan besar bisa diterapkan di Indonesia adalah memberdayakan potensi kelompok atau LSM yang betul-betul punya visi meningkatkan minat baca.

 
"Contoh yang kita ambil dari Inggris adalah sistem bagaimana agar lembaga-lembaga non pemerintah yang punya peduli terhadap perbukuan harus bisa tumbuh kembang, termasuk juga asosiasi penulis tanah air," kata legislator dari Kalimantan Barat ini.