Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan dinilai tidak menguasai penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi dinas tersebut. Penilaian ini dilontarkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan untuk Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2013 CP Nainggolan kepada wartawan, di gedung dewan, hari ini.

Dikatakan CP Nainggolan, berdasarkan rapat pembahasan P-APBD yang dilakukan selama tiga hari mulai 25-27 Agustus lalu, terungkap sejumlah pimpinan SKPD di jajaran Pemko Medan tidak menguasai masalah penggunaan anggaran di masing-masing dinasnya. “Selain itu, dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan dinas tersebut, masih ada pimpinan SKPD yang tidak dapat memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan ini.

Salah satu contoh, lanjutnya, pada Dinas Kesehatan Kota Medan, dimana saat rapat pembahasan lalu, Kepala Dinas Kesehatan Usma Polita tidak dapat mempertanggungjawabkan masalah keakuratan sasaran program kesehatan bagi warga miskin yakni Medan Sehat, Jamkesda dan Jamkesmas. “Sebagai anggota DPRD Kota Medan, saya merasa berdosa karena turut mensahkan anggaran untuk program-program ini, karena pada prakteknya di lapangan banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

CP mengatakan, berdasarkan pantauan di lapangan, penerima program kesehatan ini kebanyakan bukan masyarakat miskin, melainkan keluarga atau rekan dari pembagi kartu program tersebut. Ketika hal ini dipertanyakan, Kadis Kesehatan hanya mengatakan pendataan untuk program ini dilakukan oleh aparat bawahan. Tetapi dikatakan kadis juga bagi warga miskin yang tidak memiliki kartu, dapat meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Namun ketika dewan meminta garansi masyarakat tidak dipersulit saat mengurus rekomendasi tersebut, kadis tidak dapat menjawabnya. “Sekali lagi, saya merasa turut berdosa dalam program ini. Kita akan segera melakukan evaluasi, khususnya pada masalah pendataan peserta program kesehatan ini,” tandas CP Nainggolan.

Sementara terkait masalah pengurangan target pendapatan asli daerah (PAD) yang terjadi pada sejumlah SKPD dalam P-APBD 2013 ini, CP Nainggolan menyatakan pihak pansus dapat menerimanya. Hal ini berdasarkan fakta dan data selama hampir satu semester anggaran berjalan, diproyeksikan target PAD awal tidak akan mampu tercapai. “Berdasarkan hal ini, rapat tim anggaran daerah Pemko Medan memutuskan pengurangan target tersebut dan pansus menerimanya,” sebut CP.