Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh menilai kinerja aparatur Pemerintah Aceh rendah, terutama dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2013.

"Kami menilai kinerja aparatur Pemerintah Aceh rendah dan ini bisa dilihat dari serapan anggaran yang belum memuaskan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh Ibnu Rusdi di Banda Aceh, hari ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, kata dia, serapan APBA 2013 pada semester pertama atau hingga Juni silam, hanya mencapai 30 persen dari total APBA Rp11,779 triliun.

Menurut dia, rendahnya kinerja tersebut akan berimbas kepada realisasi program pembangunan. Apalagi tahun anggaran 2013 hanya tinggal beberapa bulan lagi.

Oleh karena itu, lanjut dia, Gubernur selaku kepala Pemerintah Aceh diminta untuk meningkatkan jajarannya, terutama yang menyangkut dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Kinerja aparatur di bidang lainnya juga harus ditingkatkan, sehingga mampu memuaskan masyarakat. Kepuasan masyarakat tentu akan melahirkan kepercayaan kepada Pemerintah Aceh," kata dia.

Menyangkut dengan penentuan pejabat aparatur, khususnya eselon tiga dan eselon empat, Ibnu Rusdi mengatakan Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh menyarankan Gubernur Aceh memaksimalkan peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat.

Selain Baperjakat, kata dia, penentuan pejabat tersebut juga harus melibatkan masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA.

"Hal ini untuk memastikan agar pejabat eselon tiga dan eselon empat bisa bekerja sama dengan atasannya. Selain itu penempatannya juga harus tepat, sesuai latar belakang ilmunya," kata Ibnu Rusdi.