Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menilai komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan di luar Pulau Jawa hingga saat ini masih rendah.

Hal itu karena penundaan modal tunai tambahan untuk membangun jalan tol trans Sumatera, dimana penyertaan modal negara kepada PT Hutama Karya yang mengerjakan pembangunan jalan tol trans Sumatera masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

“Sebetulnya kami tidak masalah uang tersebut dikucurkan tapi harus ada kejelasan dari pemerintah. Kita tidak boleh seperti memberikan cek kosong. Kalau cek kosong, anggaran bisa mudah diselewengkan,” ujarnya di Jakarta, hari ini.

Berdasarkan catatannya, hingga 2011 panjang jalan di luar pulau Jawa hanya mencapai 25.259 kilometer (km) atau hanya 27,39 persen dari total jalan nasional yang mencapai 92.212 km.

Sementara total panjang jalan nasional dan kabupaten mencapai 496.607. Menurut tingkat kewenangan pemerintahan, panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten memiliki panjang jalan paling besar mencapai 404.395 km.

Adapun, jalan tol Sumatera ditargetkan sepanjang 2.700 km, yang akan melewati sembilan dari sebelas pusat ekonomi Sumatera, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi. Kemudian, Palembang, Batam, Padang, Bandar Lampung, dan Bengkulu.

Rencananya, tol lintas Sumatera akan dibangun dalam 23 ruas dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp129,6 triliun. Pada tahap awal, pemerintah mengutamakan pembangunan ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 km dengan nilai investasi Rp2 triliun, Pekan Baru-Dumai sepanjang 135 km senilai Rp 14,7 triliun, Indralaya-Palembang sepanjang 22 km senilai Rp1 triliun) dan Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 150 km senilai Rp13,8 triliun.