Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Demi Keamanan Konstruksi, UU Jasa Konstruksi Harus Direvisi

Kabar soal kerusakan bangunan atau konstruksi yang terjadi di Indonesia, cukup sering terdengar. Ditengarai hal itu merupakan akibat minimnya pengawasan negara terhadap jasa konstruksi sehingga aturan penting yang seharusnya ditaati kerap diabaikan.

Sebetulnya, sudah ada UU Nomor 18 Tahun 1999 yang mengatur soal jasa konstruksi. Namun, dalam perjalannya, para akademisi dan praktisi yang peduli terhadap jasa konstruksi merasa perlu adanya perbaikan. Alhasil, Komisi V DPR RI mendapat tugas untuk mengakomodir.
"Dari sisi kelembagaan, kita ingin menempatkan persoalan kontruksi menjadi lebih jelas. Salah satunya adalah soal sertifikasi yang belum bisa sepenuhnya dijadikan acuan kompetensi," ujar anggota Komisi V DPR Mulyadi di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/9).

Pada prinsipnya, sambung legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini, DPR ingin pembinaan menjadi ranah pemerintah, sementara pengembangan jadi ranah masyarakat konstruksi. "Nanti akan kita usulkan badan sertifikasi yang bersifat independen, dan pendapatan dari sertifikasi itu masuk ke dalam pendapatan negara bukan pajak," imbuhnya. 

Mulyadi juga menyinggung soal keamanan bangunan publik yang kerap menjadi sorotan. Ia mendorong adanya revisi dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat ketika membeli kontruksi.

"Sejauh ini, RUU sudah masuk dalam Baleg dan akan dibahas tanggal 30 September, setelah itu kami akan usahakan untuk segera dibawa ke paripurna. Tapi, karena substansi pembahasannya masih banyak termasuk mempertegas sanksi pidana, saya perkirakan pembahasan masih berlanjut sampai selesai Pemilu 2014," kata anggota Dewan dari dapil Sumatera Barat II ini.

Diposting 25-09-2013.

Dia dalam berita ini...

DPR-RI 2009 Sumatera Barat II
Partai: Demokrat