Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dipilih secara langsung dianggap lebih banyak mudaratnya ketimbang kebaikannya.

"Lihat saja seringnya timbul konflik horisontal, adanya budaya politik dan kebanyakan pemilukada ini berujung di MK," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, hari ini di DPR.

Dia mencontohkan, seperti yang terjadi di Jawa Timur, konflik horisontal terjadi dengan mudahnya. "Di Jatim sangat menyedihkan, antar keluarga berantem, antar kiai saling tidak enak komunikasinya. Makanya pilkada langsung ini tidak bagus," ujarnya.

Selain itu, dia juga mencontohkan pemilukada di Jombang, Jawa Timur, yang dilakukan pada tahun ini. Salah satu calonnya harus menghabiskan biaya sebesar Rp40 miliar.

"Di Jombang itu menghabiskan 40 miliar. Bagaimana coba mengembalikan dananya itu kalau tidak korupsi. Padahal Jombang sumber daya alamnya tidak ada," paparnya.

Selain itu, masyarakat juga masih kurang dalam menanggapi demokrasi sehingga demokrasi yang terjadi dalam pemilukada langsung selalu berujung politik uang.

"Demokrasi ini belum bagus, tingkat pendidikan juga masih sangat rendah dan ini menjadi tantangan yang harus dijawab," tegasnya.

Karena itu, PKB memberikan solusi agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Karena dengan begitu, jika ada 'money politic' dalam prosesnya tentu dengan mudah diketahui.

"Kalau mau itu dikembalikan ke DPRD, kalau ada 'money politic' tentu akan ketahuan karena terorganisir," jelasnya.