Anggota DPR RI dari Fraksi PDI PErjuangan Eva Kusuma Sundari setuju saja apabila pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota dilakukan oleh DPRD. Namun proses pilkada itu tidak perlu melibatkan KPK karena fungsi institusi itu bukan pada ranah politik representasi.

“Jika penataan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah fixed (pasti), maka tidak perlu pelibatan KPK karena tupoksi (tugas dan fungsi) KPK adalah penegakan hukum, bukan politik representasi/demokrasi,” katanya.

Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI lantas mengemukakan alasannya menyetujui wacana pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD Kabupaten/Kota, antara lain karena biaya penyelenggaraannya lebih murah daripada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang ini.

“Saya setuju karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak saja akan lebih murah, tetapi praktik politik uang (money politics) yang merusak mentalitas pemilih bisa dihentikan,” katanya.

Eva lantas menegaskan bahwa memang sudah saatnya bangsa ini serius melaksanakan demokrasi perwakilan sebagaimana sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi, hal itu ada syaratnya selain berkaitan dengan akuntabilitas sistem yang memastikan hanya politikus-politikus yang berintegritas yang duduk di DPRD untuk memilih.

“Artinya, pemilu anggota legislatif harus berkualitas, perlu perbaikan sistem pemilu agar berperspektif antikorupsi. Mekanisme kerja di DPRD juga sudah berbasis kinerja sehingga transaksi suara basisnya politik, bukan ekonomi,” katanya.

Menurut Eva, hal tersebut hanya mungkin apabila sudah ada rencana jangka panjang, semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang ditetapkan oleh DPRD sehingga masing-masing kandidat adu platform soal strategi-strategi pencapaiannya.

“Jadi, pelaksanaan sila ke-4 memang ada syarat-syaratnya,” kata Eva yang juga calon anggota DPR RI periode 2014–2019 asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar).