Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat bergantung pada konsumsi domestik dan industri dalam negeri. Namun kondisi industri Indonesia itu dinilai masih semu dan belum menjadi industri yang benar-benar mandiri.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam, kebijakan terhadap industri dalam negeri masih lemah dan tidak mandiri. Dilema perindustrian juga sangat rumit, dari persoalan buruh sampai kepersoalan kebijakannya.

Karenanya wajar saja apabila bangsa Indonesia masih menderita dari segala objek. “Benar saat ini serbuan investor dan industri besar dari luar banyak masuk dan berinvestasi di kita. Sayangnya investasi besar yang masuk belum mendorong industri kecil dan menengah kita untuk naik kelas,” ujar Ecky.

Semua segmen industri tanah air hampir dipegang oleh pihak luar, sementara bangsa ini hanya sebagai bangsa buruh saja. Benefit atau value yang didapat dari industri-industri besar tersebut masih semu karena pada kenyataannya kita masih sulit mendapatkan bahan baku, sehingga bahan baku masih di import dari luar.

“Akibatnya invasi industri yang dilakukan oleh orang-orang asing ke Indonesia terkesan hanya ingin mendapatkan manpower yang murah dan ingin mendapatkan pasarnya saja di Indonesia,” kata Ecky.

Belum lagi jika bicara mengenai alih teknologi, yang sudah sering dibicarakan dari zaman orde baru. Sebagai salah satu contoh saja, industri otomotif. Apabila mau blusukkan akan ditemui bahwa dari kondisi pra dan pasca industri otomotif semuanya dipegang oleh pihak luar. Kalaupun ada industri menengah yang ditempelkan ke main industrinya paling hitungannya masih sedikit sekali.

“Indonesia membutuhkan kemandirian industri. Pemerintah harus segera membuat blue print yang kuat dan jelas. Pemerintah harusnya memiliki rencana dan grand design yang kuat dan malestone atau langkah-langkah yang jelas. Jelasnya kita Indonesia ini ingin kuat di industri apa,” kata Ecky.

Bangsa ini harus melakukan lompatan-lompatan agar industri yang tumbuh juga punya daya saing dan mendunia. “Apalagi setelah adanya kesepakatan di APEC kemarin dan dengan semakin terbukanya liberarilasi. Jangan sampai kebijakan dan langkah yang dibuat menjadi problem baru bagi bangsa ini,” tutup Ecky.