Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan ketimbang kebaikan. Pilkada langsung dinilai menyuburkan praktik money politics atau politik uang yang lebih besar.

Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mengatakan, selama ini pilkada tidak pernah lepas dari isu politik uang. Politik uang seakan menjadi kewajiban setiap calon kepala daerah jika ingin mendapatkan suara.

"Sehingga setiap calon akan berlomba lomba untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan tanpa memperhitungkan dari mana dana tersebut didapatkan. Akibatnya jika terpilih tidak lagi memikirkan bagaimana membuat program yang dibutuhkan masyarakat, tapi lebih memikirkan bagaimana mengembalikan modal pilkada yang telah dikeluarkan," kata Marwan, melalui rilisnya, di Jakarta, Selasa (15/10/2013).

Selain itu, kata dia, pilkada langsung juga menghabiskan uang negara. Sebab, pilkada langsung diperkirakan menghabiskan uang negara sekitar Rp15 triliun per tahun. Maka, jika dikalkulasi dengan asumsi pilkada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pilkada per tahun, akan menghabiskan dana sekitar Rp75 triliun.

"Dana yang tidak bisa dibilang kecil jika diwujudkan dalam bentuk program konkret yang dibutuhkan masyarakat. Belum lagi adanya penyelewengan dana APBD oleh calon petahana yang sangat sulit dikontrol," jelas Marwan.

Untuk itu, lanjut dia, partainya mendorong agar pilkada dikembalikan ke DPRD. Sebab, jika DPRD yang memilih kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan terindikasi kuat adanya money politics dalam menentukan pilihannya, maka masyarakat bisa memberikan sanksi dengan tidak memilih partai yang bersangkutan dimasa datang.

"Dengan begitu partai akan berhati-hati dalam menentukan pilihannya karena adanya kontrol dari masyarakat," tegas Marwan.

Selain itu, tutur Marwan, pilkada oleh DPRD juga bisa meminimalisasi adanya politik dinasti. Karena akan lebih sulit memanipulasi suara DPRD dibandingkan pilkada langsung yang selama ini sarat dengan manipulasi dan rekayasa.

"Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dapat melokalisasi potensi kelurusan sosial dan konflik horizontal," jelasnya.

Marwan menegaskan, PKB mendukung penuh hasil rekomendasi NU dalam Musyawarah Nasional-Koferensi Besar (Munas-Konbes) NU di Cirebon belum lama ini yang mengusulkan agar pemilukada langsung ditinjau ulang untuk dikembalikan ke DPRD. Alasannya, pilkada langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan.

"FPKB akan memperjuangkan sekuat tenaga agar rekomendasi Munas-Konbes NU tersebut masuk dalam RUU pilkada yang saat ini sedang dalam pembahasan panitia kerja DPR," tegas ketua DPP PKB itu.