Konflik antara institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri terjadi karena kurangnya kerja sama antara dua institusi tersebut. Hal itu diakui oleh anggota Komisi I DPR Marsdya (Purn) M. Basri Sidehabi.

Menurut mantan Irjen TNI itu, jika TNI dan Polri selalu bekerja sama, maka diharapkan semangat Korps yang kadang salah arah bisa dikurangi. Bagaimana pun menurut Basri, konflik terjadi karena ada persoalan mendasar yang belum selesai terkait pembagian tugas dan wewenang antara dua korps aparat itu.

"Masalahnya, tugas polisi itu terlalu banyak. Mulai dari lalu lintas sampai terorisme. Sementara TNI hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan dari ancaman luar. Sedangkan kita ketahui, dalam jangka 10 tahun yang akan datang, kecil kemungkinan kita menghadapi perang terbuka dengan negara lain," papar Basri dalam keterangan tertulis kepada Okezone, Rabu (20/11/2013).

Dalam dunia Militer, lanjut Basri, ada yang yang disebut OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Ada 14 poin di dalamnya, salah satunya penangangan terorisme dan membantu polisi dalam melakukan penertiban masyarakat sesuai dengan UU. Dalam hal ini termasuk di dalamnya penanganan terorisme dan narkoba.

"Tentunya ini bisa menjadi jalan masuk untuk kerja sama antara TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan NKRI, sehingga tidak adalagi kecemburuan antarinstitusi serta semangat korps yang salah," ungkap Basri.

Pensiunan jenderal bintang 3 itu sangat menyayangkan bentrok antaraparat yang sering terjadi di Indonesia, dan meminta TNI dan Polri untuk tidak meresahkan masyarakat.

"Ada baiknya TNI dan Polri lebih fokus untuk saling bekerja sama dalam menjaga keutuhan NKRI dan menjadi pengayom masyarakat, bukan meresahkan masyarakat. Selama aktif di militer, saya sudah banyak bertugas di berbagai negara, dan saya tidak pernah melihat seperti apa yang terjadi di Indonesia," pungkasnya.