Untuk kesekian kalinya bentrokan diantara aparat TNI dan Polri kembali terjadi. Kali ini bentrokan terjadi antara anggota Satuan Brimob Detasemen B Cikole dan anggota Yonif 305 Kostrad Karawang. Peristiwa terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 10.30 WIB di depan Mega Mall Karawang, Jawa Barat.
Gemas dengan kasus serupa yang berulang-ulang terjadi, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, TNI dan Polri perlu membahas bersama akar permasalahan yang sebenarnya menjadi pemicu konflik di antara kedua lembaga pertahanan dan keamanan itu guna mencegah terulangnya bentrok antaraparat TNI dan Polri.
“Seringkali konflik TNI dan Polri ini dipicu oleh hal-hal yang bersifat sepele, misalnya konflik individu dan soal ketersinggungan. Akan tetapi, saya melihat ada akar permasalahan yang besar di bawah ini semua yang harus diangkat dan dipecahkan bersama,” kata Tantowi.
Menurut dia, hal-hal yang menjadi akar masalah dari konflik TNI dan Polri, antara lain kecemburuan akibat kesenjangan kesejahteraan dan prasangka bahwa lembaga yang satu lebih menjadi anak emas dibandingkan lembaga yang lain.
Hal tersebut, kata dia, adalah persoalan fundamental yang harus segera dibahas oleh kedua lembaga itu bersama dengan DPR. Oleh karena itu, Tantowi menilai perlu ada suatu upaya komunikasi yang konstruktif diantara TNI dan Polri, yang harus segera diprakarsai melalui rapat gabungan antara petinggi-petinggi dari kedua lembaga tersebut dengan Komisi I dan Komisi III DPR.
“Kami senantiasa menekankan pentingnya koordinasi positif antara kedua lembaga dalam rangka menghindari terjadinya konflik serupa yang seringkali disebabkan oleh hal-hal sepele, seperti persoalan antarindividu dari kedua lembaga itu,” ujarnya.
Konflik lama
Ia pun menyatakan keprihatinan terhadap konflik lama yang terus berlangsung diantara kedua lembaga pertahanan negara itu. Terkait kesenjangan kesejahteraan ekonomi yang dianggap sebagai salah satu pemicu konflik antara TNI dan Polri, dia mengatakan sudah ada wacana menaikkan anggaran untuk TNI.
“Ada tiga prioritas utama di Komisi I terkait kesejahteraan TNI, yaitu modernisasi alutsista, revitalisasi dan penguatan industri strategis dan industri pertahanan, dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” ungkapnya.
Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI ini adalah suara yang terus dikumandangkan oleh Komisi I. Namun, tentunya juga harus realistis terhadap kemampuan APBN. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan para prajurit TNI itu perlu dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
