Sejumlah anggota DPRD Batam marah besar kepada Pemerintah Kota Batam. Pasalnya, hasil reses yang mereka lakukan tak pernah diakomodir dalam APBD.

Hal itu terungkap dalam rapat Paripurna penyampaian hasil Reses ke III DPRD Batam di ruang rapat paripurna, Selasa (26/11). Rapat yang awalnya berjalan mulus itu, tiba-tiba berubah menjadi ajang kritik sejumlah fraksi. Rapat tersebut dihadiri Wakil Walikota Batam Rudi.

Rasa kecewa tersebut ditumpahkan Fraksi Peduli Keadilan Nasional (PKN), Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPP Plus), Fraksi Partai Keadialan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Ketua Fraksi PKN DPRD Batam, Eddy C Lummawie mengatakan, fraksinya mempertanyakan apakah hasil reses yang dilakukannya diakomodir dalam APBD. Jika tidak, percuma para anggota dewan tersebut melakukan reses.

" Pertanyaannya, apakah hasil reses kami akan menjadi pertimbangan kegiatan Pemko, kalau sama sebelumnya untuk apa dilakukan reses," ujar Eddy kesal.

Padahal, menurut dia, temuan di lapangan saat reses, ada banyak persoalan, diantaranya masalah banjir, drainase, jalan dan sekolah baru serta lainnya. "Tapi puluhan kali disampaikan, tak pernah diakomodir," ketus Eddy.

Kekecewaan serupa juga disampaikan juru bicara PPP plus, dr Idawati Nursanti. Ia mengatakan, percuma pihaknya menyampaikan temuan selama reses kalau pada akhirnya temuan tersebut tak ditindaklanjuti oleh Pemko Batam.

" Seluruh hasil reses terangkum dalam laporan, tapi kami mengingatkan agar hasil reses ini benar-benar ditindaklanjuti," katanya.

Riki Indrakari, juru bicara Fraksi PKS mempertanyakan apakah usulan fraksinya ditampung dan diakomodir dalam APBD 2014. " Atau hanya akan ditampung, tapi tidak dimasukkan ke APBD," ungkap Riki Indrakari.

Laporan hasil reses yang disampaikan oleh 9 fraksi, mayoritas menyoroti persoalan banjir, jalan, drainase dan pembangunan sekolah. Namun mereka menyampaikan ke Wakil Walikota Batam, Rudi bahwa selama ini tidak ada tindaklanjutnya.

Asmin Patros, Ketua Fraksi P Golkar menambahkan telah terjadi ketidak-singkronan antara jadwal reses dengan pembahasan KUA PPAS. " Kita menyayangkan, antara pelaksanaan reses tidak seiring pembahasan KUA PPAS," katanya.

Sehingga sering kali, lanjut Asmin, saat turun kembali untuk reses justeru masyarakat mempertanyakan hasil sebelumnya. "Harusnya kami datang dengan hasil reses, bukan sekedar mencari persoalan baru," tegasnya.

Menanggapi kondisi ini, Wakil Walikota Batam, Rudi mengatakan ia akan mempelajari apa yang diusulkan legislatif dalam pelaksanaan reses. " Akan kita tampung, tapi kita juga mengharapkan Legislatif hadir di pembahasan di tingkat kelurahan," ungkap Rudi singkat.