Pemerintah mendadak berbelok soal kebijakan mobil murah. Semula menyebut mobil murah tak akan menggunakan bahan bakar bersubsidi, belakangan kebijakan itu berubah arah. Pemerintah menerapkan pemasangan Radio Frequency Identification (RFId) pada mobil murah. 

Anggota Komisi V DPR Saleh Husin menilai pemerintah tak konsisten dengan kebijakannya sendiri. "Waktu itu dikatakan bahwa kebijakan mobil murah dibuat namun pelaksanaannya tidak akan menggunakan BBM bersubsidi. Sekarang dilanggarnya sendiri," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/12). 

Inkonsistensi pemerintah menunjukkan bahwa setiap instansi saling berlomba membuat kebijakan lalu saling bertabrakan karena tak ada koordinasi. Saleh Husin mengaku geram kepada pemerintah yang kerap berubah-ubah dalam mengambil kebijakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Haryy Azhar Aziz mendesak pemerintah agar membagi kuota BBM subsidi untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi pada 2014. Harry menegaskan, DPR tak setuju ada penambahan subsidi meski jumlah kendaraan pribadi makin banyak seiring hadirnya mobil murah.

Tahun depan, subsidi BBM dialokasikan sebanyak 48 juta kiloliter. Sedangkan jumlah mobil murah yang bakal menikmati subsidi adalah 30 ribu unit atau 3 persen dari total produksi mobil.