Komisi VI DPR RI meminta pemerintah memberikan hak pengelolaan mayoritas kepada Pertamina pasca berakhirnya kontrak karya Blok Mahakam tahun 2017 nanti.

Komisi yang membidangi energi ini juga meminta Pertamina membangun kilang dan mengusulkan insentif fiskal yang diperlukan guna merealisasikan pembangunan kilang untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR-RI, Airlangga Hartarto kepada wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN dan Dirut Pertamina di Gedung DPR Jakarta (Kamis, 5/12).

"Pemberian hak mayoritas pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina sangat penting bagi kelangsungan eksistensi perekonomian negara kita. Pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertaminan bisa memberikan kemaslahatan yang besar bagi bangsa ini," kata Airlangga.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini mengatakan Pertamina mampu mengambilalih eksplorasi Blok Mahakam pada 2017. Dia meyakini jika pengelolaan Blok Mahakam dipercayakan kepada Pertamina, negara akan memiliki banyak keuntungan, baik moril maupun materil.

"Kemampuan Pertamina tidak perlu diragukan. Dan Indonesia memiliki banyak ahli Migas yang bisa dimanfaatkan. Apalagi mereka juga berpengalaman bekerja mengelola Migas di luar negeri. Karena itu, DPR akan mendukung penuh Pertamina," ujarnya.