Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok diminta untuk mengambil kebijakan populis, termasuk pintu tol yang menyebabkan Warga Jakarta sengsara akibat macet yang ditimbulkan.

"Yang diuntungkan selama ini cuma pengusaha pemilik mal saja dan juga pengelola jalan tol. Mereka mengambil keuntungan di tengah beban kemacetan luar biasa yang dihadapi masyarakat sehari-hari," kata anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online, Minggu (22/12).

Ahok sebagai wakil gubernur dan pemerintah pusat, menurutnya, harus bekerja sama menangani kemacetan Jakarta. Selain itu, penanganan kemacetan juga erat kaitannya dengan keselamatan berkendara. Jangan sampai, kata dia, soal keselamatan berkendara ini dibebankan dan hanya menjadi tanggung jawab pengguna jalan saja.

"Keselamatan berkendara tidak seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab pengguna jalan saja. Pemda dan pemerintah pusat punya tanggung jawab juga seperti dalam penataan ruang," katanya.

Lnajutnya, tak hanya pengendara saja yang harus patuh terhadap aturan, tapi pemerintah sendiri justru yang melanggar aturan dengan memberikan izin-izin pendirian mal yang tidak sesuai aturannya sendiri. "Jangan pengguna jalan harus tertib, sementara jajaran pemerintahannya justru tidak tertib di dalam penataan ruang," tambahnya.

Uji coba penutupan beberapa pintu tol sendiri akan berakhir Senin (23/12). Selanjutnya uji coba itu akan dievaluasi. Namun Polda Metro Jaya sudah menetapkan bahwa penutupan itu berdampak positif untuk mengurangi beban kemacetan di ruang-ruang jalan yang pintu tolnya ditutup sementara.