Agar bisa memberikan laporan yang tepat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan segera mengucurkan dana bantuan bencana, anggota VI BPK RI Rizal Djalil bersama Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondokambey memantau bencana banjir dan tanah longsor di Manado, Sulawesi Utara.

“Saya menemani ketua Komisi XI DPR-RI untuk melihat langsung bagaimana kondisi Manado,” kata Rizal Djalil dalam kunjungan kerja itu.

Dalam kondisi darurat bencana seperti saat ini, menurut Rizal, tidak boleh ada perdebatan di DPR untuk mengucurkan dana bencana, asalkan semuanya ada laporan lengkap dan betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait bencana banjir bandang di manado, pemerintah setempat cukup memberikan data-data yang diperlukan, dan dana yang disiapkan pun akan segera dikucurkan tanpa harus menunggu waktu lama.

Rizal meminta Pemda Manado untuk mengeluarkan dana penanggulangan bencana daerah sedangkan ia dan ketua komisi XI bertugas menyampaikan hal tersebut kepada BNPB dan Kementerian Keuangan agar dananya dari pusat segera dikucurkan ke daerah.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondokambey menyatakan akan membantu pengucuran dana untuk bencana Sulawesi Utara dari sisi kebijakan, agar bisa menolong semua korban.

Ia menyebutkan salah satu yang menjadi target bantuan selain masyarakat umum, pihaknya juga memfokuskan untuk menolong korban bencana yang merupakan pelaku usaha kecil sebagai nasabah perbankan.

“Kami akan membantu sedapatnya agar perbankan mau membuat kebijakan dengan meringankan bunga angsuran bahkan kalau bisa menghilangkannya sehingga bisa meringankan UKM yang mengalami kerugian karena bencana,” kata Olly seraya meminta wali kota Manado agar mencatat data dengan baik sehingga para korban bisa tertolong seluruhnya.

Wali Kota Manado Vicky Lumentut menyambut baik langkah BPK dan Komisi XI DPR RI tersebut, karena sangat berarti bagi Manado untuk mendapatkan bantuan dari pusat. “Kami berharap hal tersebut segera terealisasi, agar masalah di Manado bisa segera teratasi, sebab kemampuan dana Manado sangat terbatas,” katanya.

Penyaluran BSM

Dalam kunker itu, BPK dan Komisi XI DPR RI juga memantau langsung penyerahan bantuan siswa miskin (BSM) di Sulawesi Utara. “Program beasiswa itu adalah tanggung jawab konstitusional negara, maka kami memantau langsung penyalurannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada para siswa,” kata Rizal Djalil.

Untuk menghindari penyimpangan dana beasiswa tersebut, penyalurannya dilakukan secara langsung ke rekening siswa, bukan lewat pemerintah, Dinas Pendidikan atau guru. Karena itu pula BPK meminta para siswa untuk langsung membuka rekening pribadi di Bank Sulut agar dana beasiswa mereka bisa bisa langsung disalurkan.

BPK mengingatkan agar Bank Sulut untuk meluaskan jaringannya agar bantuan kepada para siswa bisa sampai meskipun berada di wilayah terpencil. Sementara jika mereka merasa tidak mampu melayani, maka BPK akan mengusulkan agar penyalurannya dipindahkan ke BRI yang memiliki jaringan lebih luas.

Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondokambey yang turut memantau langsung penyerahan BSM berharap beasiswa itu dapat membantu para siswa untuk menyelesaikan pendidikannya selama 12 tahun sehingga program wajib belajar benar-benar dapat terlaksana.

Pada 2014 ini, alokasi BSM dalam APBN sebesar Rp7.495.017.000.000, dengan target 12.652.723 siswa, naik dibandingkan tahun pada 2013 lalu sebesar Rp3,03 triliun dimana Sulawesi Utara dapat jatah 82.940.200.000 untuk 178.678 siswa.