Demi menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, Komisi VI DPR RI menghendaki pemerintah pusat mendorong investasi yang lebih besar lagi ke wilayah Indonesia bagian timur.

Untuk saat ini, masih terlalu sedikit investor yang mau berinvestasi ke kawasan Indonsia Timur (Intim). Hal itu dikarenakan selain masalah infrastruktur yang belum memadai, juga ditambah berbagai permasalahan lainnya, seperti belum adanya dukungan penuh pemerintah yang menarik minat investor bergeser ke kawasan Intim.

“Karenanya, kami mendesak pemerintah untuk mendorong kuat agar setiap investasi baru baik oleh investor domestik maupun asing bergerak ke Indonesia timur,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto.

Dorongan investasi ke Indonesia timur penting antara lain agar tercipta pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini perekonomian selalu didominasi oleh Pulau Jawa, yang selalu berada di atas angka 50 persen dari total perekonomian nasional.

Berdasarkan data BPS periode triwulan III-2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) secara kumulatif mencapai level 5,83 persen dibandingkan periode yang sama 2012.

Berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2013 mencapai Rp 2.375,3 triliun, di mana kontribusi Pulau Jawa pada triwulan III-2013 itu mencapai 58,2 persen. “Artinya, perekonomian di Pulau Jawa pada periode itu mencapai angka Rp 1.382,4 triliun,” katanya.

Sementara di perekonomian di wilayah timur hanya berkisar dibawah 10 persen untuk wilayah Kalimantan, dan di bawah 5 persen untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Padahal, peluang investasi di Timur Indonesia sangat besar, terutama dari sisi sumber daya alam (SDA).

Selama belum ada dorongan pemerintah yang lebih kuat itu, maka investor yang memiliki dana banyak akan tetap memilih Pulau Jawa sebagai tujuan investasinya walau lahan di Pulau Jawa semakin sempit. Disaat yang sama, investor lokal pun akan menjatuhkan pilihan lokasi investasinya di Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa masih terus kebanjiran investasi yang mungkin tertunda hingga beberapa tahun ke depan.

“Jadi seharusnya pemerintah mendorong dengan kuat investasi baru untuk bergeser ke Indonesia timur, sehingga tercipta pemerataan industri di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Airlangga.

Konsisten Jalankan MP3EI

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN A Muhajir menyarankan pemerintah agar tetap konsisten dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan. Program itu jika dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, sangat dahsyat untuk mengejar kesenjangan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk kawasan Indonesia timur.

“Apabila program yang telah dicanangkan Presiden SBY sejak dua tahun silam itu benar-benar berjalan on the track, maka pada tahun 2025 sudah tidak ada lagi daerah di Indonesia ini yang masih terkategori tertinggal,” ujar Muhajir.

Dalam program MP3EI itu, masih kata legislator dari Dapil Jabar XI (meliputi Garut dan Tasikmalaya), strategi dan sasarannya sangat jelas, cara mencapainya jelas dan tujuan pembangunannya juga terarah sampai tenggat waktu pencapaian di tahun 2025.

Konsep MP3EI itu mencakup strategi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia yang ditopang sejumlah pilar yakni pilar pertama menempatkan enam koridor pembangunan mulai zona Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Bali, NTB dan NTT. Dari semua koridor itu, tidak boleh lagi ada daerah yang tertinggal dan harus ada pemerataan pembangunan antarkoridor.

“Dari pembangunan yang dijalankan secara simultan itu, diharapkan tidak ada lagi daerah-daerah yang tertinggal di Indonesia. Sebab pembangunan ini hakekatnya untuk saling menghubungkan koridor mulai zona Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Bali, NTB dan NTT,” ujar Muhajir.

Pilar berikutnya adalah adanya pembangunan pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan tol dan dahsyatnya semua itu diprioritaskan dengan menitikberatkan tidak menggunakan anggaran pemerintah. Artinya, pihak swasta dan BUMN didorong untuk mendanai pembangunan infrastuktur tersebut.

Anggota Baleg DPR RI itu juga sepakat bahwa pemerintah perlu memberikan berbagai insentif pada sektor dan komoditas yang lebih luas demi mendorong arus investasi baru bergeser ke kawasan Indonesia timur.

“Tapi tentunya upaya itu harus diiringi pula dengan memberikan jaminan keberlangsungan iklim investasi di wilayah-wilayah tersebut, semisal adanya jaminan keamanan dan kenyamanan investor untuk berinvestasi di sana, serta memutus rantai birokrasi yang berimplikasi pada penghapusan high cost economy,” pungkas Muhajir.