DPR Minta Transportasi Umum Pakai BBG

DPR meminta pemerintah untuk segera mempercepat konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) guna menekan kuota subsidi bahan bakar tahun ini.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Milton Pakpahan menuturkan, pemerintah bisa melakukan akselarasi program tersebut dengan mengarahkannya di sektor transportasi umum. "Yang paling mendekati adalah transportasi umum. Ini dilakukan agar kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bersubidi sebesar 48 juta kilo liter tidak terlampaui," katanya akhir pekan ini.

Milton menerangkan salah satu kesuksesan pemerintah bisa menekan kuota BBM bersubsidi di tahun lalu lantaran adanya kebijakan penaikan harga pada BBM jenis premium dan solar. Namun di satu sisi subsidi energi masih dikatakan masih cukup besar lantaran efek dari ekonomi nasional.

"Kemarin kuota tidak terlampaui karena memang diselamatkan dengan penaikan harga. Tapi kalau dilihat Indonesia itu masih impor minyak mentah dan produk BBM. Sementara inflasi terkerek naik sehingga ada beban dari melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS)," tutur Milton.

Untuk itu pengalipkasian konsumsi BBG ke transportasi umum harus dilakukan agar beban subsidi tidak berpengaruh terhadap kurs. Ia juga menerangkan pentingnya industri otomotif dan karoseri di dalam negeri terlibat dalam usaha percepatan konversi BBM ke BBG.

Salah satunya dengan menyiapkan converter kit pada produksi kendaraannya sehingga sinergi dalam mempercepat program ini dapat berhasil ke depannya.