Anggota Komisi VIII DPR RI, Said Abdullah, meminta Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menarik pernyataannya terkait anggaran Rp100 miliar APBD yang rencananya akan digelontorkan oleh Pemprov Jatim untuk korban bencana Kelud. Pasalnya, anggaran Rp100 miliar tersebut dipastikan tidak tertera dalam APBD untuk korban bencana Gunung Kelud.

“Menurut saya Gubernur Jawa Timur, Soekarwo harus menarik pernyataannya soal Rp100 miliar bantuan Kelud karena tidak ada. Itu hanya ngomong doang. Kalau pun ada, anggaran Rp100 miliar itu untuk 38 kabupaten/kota yang ada di wilayah Jatim dan bukan hanya untuk Kelud,” kata Said saat berbincang dengan Okezone, Kamis (20/2/2014) malam.

Said menjelaskan, angaran bantuan untuk korban Kelud seharusnya menggunakan dana cadangan siap pakai sehingga begitu terjadi kebencanaan bisa langusng dicairkan.

“Sangat mengagetkan jika BNPB menaksir kerugian dampak Kelud sebesar Rp390 miliar sementara tiba-tiba Pemprov mengeluarkan anggaran Rp100 miliar. Yang realistislah,” ujar Said.

Disampaikan Said, langkah Soekarwo mengambil menyatakan bantuan korban Kelud yang mencapai Rp100 miliar hanya untuk pencitraan semata sebagai Gubernur baru.

“Karwo bagus diimage, buruk di eksekusi. Yang harus dikatakan, klaim sepihak oleh Jatim tidak dibuktikan ditingkat bupati dan walikota di Gunung Kelud,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jawa Timur menyatakan akan menggelontorkan anggaran untuk merekonstruksi area rusak sebesar Rp100 miliar dari APBD. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menjelaskan, anggaran Rp65 miliar merupakan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian ditambah Rp35 miliar dari anggaran tak terduga bencana. Soekarwo juga menyatakan dana tidak akan diberikan secara langsung berupa uang tunai karena takut disalahgunakan oleh korban bencana.