Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawal Pemilu Legislatif yang akan berlangsung 9 April 2014. Demokrat bahkan siap mendiskualifikasi calon anggota legislatifnya yang melakukan politik uang.

“KPK harus turun melakukan pencegahan politik uang dalam pemilu. Apabila pesta demokrasi rakyat dijadikan ajang transaksional, sampai kapan kita bisa bermimpi memiliki wakil rakyat yang amanah,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 11 Maret 2014.

Anggota Komisi I DPR itu mengimbau masyarakat agar tak tergiur dengan politik uang. Tanpa politik uang, Nurhayati yakin pemilu akan menghasilkan pemimpin terbaik.

Ia juga berharap agar seluruh penyelenggara pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan para penegak hukum bisa bersikap netral. 

Untuk mencegah politik uang di antara caleg Demokrat, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu mempunyai Komite Pengawas untuk memantau para calegnya. “Kalau ada masyarakat yang menemukan caleg Demokrat melakukan politik uang, silakan melapor ke kami,” kata Nurhayati.

Selain itu, Panitia Pengawas Pemilu juga mengawasi dan bisa memberi sanksi diskualifikasi.